Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Menteri Sosial, Program, menerima secara langsung ratusan pendemo di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 September 2026.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menyaksikan orasi dari massa aksi, bersama Agus Jabo dan jajaran Kemensos lainnya. Setelah itu, massa diajak untuk masuk agar aspirasi mereka dapat dibicarakan secara langsung.
Dialog berlangsung di Taman Sekolah Rakyat, Kantor Kemensos, di mana kursi-kursi disediakan bagi warga, khususnya ibu-ibu dan lansia. Sebagian besar pendemo berdiri dan duduk di sekitar taman sambil memegang poster yang berisi kritik terkait pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Massa yang hadir tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dan perwakilan mahasiswa berasal dari berbagai wilayah. Mereka termasuk warga yang tinggal di Rusun Pesakih, Cengkareng, Kelurahan Tengah, Tomang, Makassar, Kalibaru, Cilincing, Penjaringan, hingga komunitas yang tinggal di sekitar kolong tol.
Ketua Umum KWJK, Marlo Sitompul, mengungkapkan rasa terkejutnya bahwa aksi tersebut berakhir dengan dialog langsung. “Selama saya jadi aktivis, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujarnya.
Satu per satu, warga diberi kesempatan untuk berbicara langsung. Berbagai persoalan mereka sampaikan, seperti angka desil yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebenarnya hingga keluhan tentang tidak adanya bantuan setelah sebelumnya pernah menerima.
Mardiana, seorang buruh pengupas bawang, mengatakan dirinya tercatat pada desil 6 dengan pendapatan sekitar Rp 30 ribu sehari. “Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” tutur Mardiana.
Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat, menceritakan pengalamannya tinggal di rusun selama 14 tahun tanpa pernah menerima bantuan. Kini, ia harus merawat suaminya yang mengalami stroke setelah berhenti berdagang. “Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” sambung Sri.
Menyikapi aspirasi yang disampaikan, Gus Ipul menjanjikan akan menerima semua data untuk ditelusuri. “Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti,” tegas Gus Ipul.
Dia menambahkan bahwa pemerintah menyadari ketidakakuratan data yang ada. Sebagai langkah transparansi, pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi dan menyampaikan usulan terkait data yang ditemukan tidak akurat.
“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” tuturnya.
Gus Ipul mengajak KWJK dan warga untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data yang mereka serahkan. Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan agar hasil penelusuran dapat segera diperoleh.
“Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya. Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat,” tambahnya.
