Jakarta, Maret.id — Posisi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas akan berada langsung di bawah Presiden.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.
Bahlil menegaskan bahawa posisi BUK Migas, yang merupakan pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
“Kami akan merumuskan regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam aspek perizinan kegiatan usaha hulu agar proses lintas sektor tidak menghambat peningkatan lifting migas,” tutur Bahlil.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) kepada para menteri untuk melakukan pembahasan Rancangan UU Migas bersama anggota DPR.
“Kami sebagai menteri teknis akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam draf RUU Migas yang disusun untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BUK Migas direncanakan sebagai lembaga yang mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu.
BUK juga akan menjadi pemegang kuasa usaha pertambangan migas dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas antara lain melakukan kerja sama dengan kontraktor, mempersiapkan penawaran wilayah kerja, menentukan kontraktor, menandatangani kontrak kerja sama, serta mengelola penerimaan dan aset dari kegiatan usaha hulu.
