Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya uji kesiapan teknis dan operasional sebelum penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Menurutnya, kesiapan sistem dan kecepatan eksekusi harus terjamin agar perubahan tata kelola ekspor tidak mengganggu kinerja industri nasional di pasar global.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita saat mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini. Rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, diharapkan dapat dikaji secara komprehensif.
Novita menegaskan bahwa langkah-langkah seperti penataan data, pengelolaan administrasi, rekonsiliasi data, serta penguatan fungsi pengawasan perdagangan luar negeri perlu didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata niaga ekspor. Namun, ia mengingatkan agar perubahan tersebut tidak malah menghambat industri nasional yang selama ini telah membangun jaringan pasar internasional secara mandiri.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam merapikan administrasi dan akuntabilitas tata niaga ekspor. Namun, jangan sampai atas nama penataan, ruang gerak industri nasional yang telah bertahun-tahun membangun jaringan pasar internasional terhambat,” ujar Novita.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaku industri strategis telah melakukan investasi besar dan memahami spesifikasi teknis pembeli, serta membangun jaringan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, penerapan mekanisme yang seragam dan tersentralisasi harus mempertimbangkan fleksibilitas dan kecepatan transaksi.
“Pertanyaan mendasarnya adalah kesiapan teknis operasional. Apakah institusi yang ditunjuk sudah memiliki infrastruktur sistem yang memadai? Keterlambatan respons dalam hitungan hari bisa menurunkan kepercayaan pembeli global dan berdampak langsung pada devisa negara,” tegasnya.
Novita juga menyoroti bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak hanya soal administrasi. Hal ini bisa mempengaruhi rantai pasok industri hulu-hilir, menciptakan kepastian iklim investasi, serta menjamin keberlanjutan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya.
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil VII Jawa Timur ini mendorong pemerintah untuk mengadakan dialog terbuka dan uji sahih, atau public testing, sebelum mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan secara luas.
Pelaku usaha, asosiasi industri, dan pakar perdagangan diharapkan dapat dilibatkan untuk menguji kesiapan sistem dan mengidentifikasi potensi persoalan teknis yang mungkin muncul dalam implementasi.
“Kedaulatan ekonomi berarti negara kuat, industri nasional tangguh, dan kesejahteraan tenaga kerja terlindungi secara berkelanjutan. Kami ingin penataan ini melahirkan solusi bagi kemajuan bangsa, bukan hambatan baru bagi industri yang telah menopang perekonomian nasional,” pungkas Novita.
