Hj. Ansari PDIP: Sinergi Pemerintah dan Warga untuk Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi
Jakarta, Maret.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, Hj. Ansari, melaksanakan reses serta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Gladak Anyar, Pamekasan, pada Sabtu (19/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan masalah terkait data sosial ekonomi, khususnya desil, yang dinilai tidak mencerminkan keadaan di lapangan.
“Hasil data sosial ekonomi harus akurat agar mencerminkan kondisi nyata warga,” tegas Ansari.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memastikan bahwa data yang tercatat, termasuk desil, sesuai dengan realitas.
“Jangan hanya menunggu. Masyarakat perlu mengecek data desilnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, segera laporkan untuk pemutakhiran,” kata Ansari.
Ansari menyampaikan bahwa aspirasi dari masyarakat akan menjadi pendorong untuk perbaikan dan pemutakhiran data. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“KTP itu adalah identitas pribadi. Jangan mudah meminjamkan atau memberikannya kepada orang lain,” imbuhnya.
Kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen kependudukan sangat penting dalam konteks pemutakhiran data sosial ekonomi. “Data yang digunakan pemerintah harus berasal dari informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Ansari.
Ia juga meminta warga untuk memastikan bahwa data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi mereka tercatat dengan benar. “Jika ada perubahan atau ketidaksesuaian, laporkan agar dapat dilakukan pembaruan,” tuturnya.
“Masyarakat harus proaktif dalam menjaga data pribadi dan tidak sembarangan memberikan KTP,” tegasnya lebih lanjut.
Ansari menekankan bahwa pembenahan data sosial ekonomi memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi, sementara masyarakat harus memastikan informasi mengenai diri mereka adalah akurat,” ujarnya.
“Data yang akurat sangat penting untuk mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, sehingga program pemerintah dapat dilaksanakan berdasarkan data yang tepat,” tandasnya.
