Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat langkah mitigasi terhadap ancaman kekeringan. Ia berargumen bahwa tindakan preventif harus diambil untuk menyelamatkan lahan pertanian yang berpotensi gagal panen.
“Jangan sampai data pemerintah hanya merekam berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang lebih krusial adalah berapa hektare yang terancam gagal panen dan apa yang diperlukan untuk menyelamatkannya,” tegas Erma, pada Sabtu (19/9/2026).
Erma menggarisbawahi urgensi penanganan kekeringan yang dapat berdampak signifikan pada sektor pertanian. Menurut informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, sebagian besar wilayah Jatim telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) yang memasuki kategori kekeringan ekstrem, yaitu lebih dari 60 hari berturut-turut.
Ramalan prakiraan cuaca untuk periode 11-20 September 2026 menunjukkan curah hujan yang rendah, di bawah 50 milimeter, dengan kemungkinan lebih dari 90 persen. Bagi Erma, kondisi ini merupakan peringatan bagi pemerintah daerah.
Kekeringan bukan hanya masalah cuaca, tetapi juga terkait dengan produksi pangan dan pendapatan keluarga petani. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur menunjukkan 229,59 hektare lahan padi telah terpengaruh oleh kekeringan, dengan 28,30 hektare di antaranya sudah mengalami puso.
Tulungagung tercatat sebagai salah satu daerah terdampak, dengan 88,25 hektare lahan yang terkena, di mana 20 hektare sudah puso. Di Bojonegoro, 70,50 hektare lahan juga mengalami kekeringan. “Angka lahan yang sudah puso itu harus menjadi peringatan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika tanaman sudah tidak bisa diselamatkan,” sambung Erma.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur perlu menyatukan data BMKG dengan informasi dari tingkat kabupaten/kota. Pemetaan yang dilakukan tidak hanya cukup untuk mencatat luasan lahan yang terdampak.
Pemerintah harus mengetahui lokasi lahan secara rinci, fase pertumbuhan tanaman, serta kebutuhan akan pompa dan potensi sumur bor. Dengan informasi tersebut, tindakan intervensi dapat dirancang dengan lebih tepat.
“Mana yang bisa diselamatkan dengan pompa, segera pompa. Mana yang memerlukan sumur bor, segera dikaji,” tutur Erma. Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam menyelamatkan produksi pertanian harus dilihat sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.
Ketika lahan mengalami gagal panen, kerugian yang ditanggung petani jauh lebih besar daripada yang terlihat dari sisi produksi. Diperlukan perhatian lebih agar biaya yang sudah dikeluarkan petani tidak terancam, serta pendapatan keluarga dan modal untuk musim tanam berikutnya tetap aman.
Erma juga menekankan dampak kekeringan yang mulai berimbas pada kebutuhan dasar masyarakat. Di Kabupaten Lumajang, hingga 10 September 2026, tercatat 14.809 warga di 12 desa terdampak krisis air bersih.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah air tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Erma mendorong pembentukan pusat kendali penanganan kekeringan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
“Peringatan BMKG jangan hanya menjadi laporan cuaca, tetapi harus diubah menjadi langkah nyata pemerintah,” ujarnya. Pemerintah harus menjamin bahwa ketika sumber air berkurang, mereka hadir untuk membantu rakyat.
Selain langkah penyelamatan lahan, Erma mendorong adaptasi dengan penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas yang lebih tahan kekeringan, dan dukungan bagi petani yang mengalami kerugian. “Negara harus hadir sebelum sawah menjadi puso dan sebelum petani kehilangan penghidupannya,” pungkas Erma.
