Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Suahasil Nazara diminta untuk transparan mengenai permasalahan yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini termasuk dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di instansi tersebut.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan bahwa pembenahan DJBC harus dilakukan secara menyeluruh. “Pembenahan ini bukan hanya tentang penindakan terhadap rokok ilegal,” sambung Huda.
Dia mengkritik perlunya pengungkapan publik terhadap setiap pelanggaran. “Jika ada yang bermain, tidak perlu disembunyikan, segera ungkap ke publik, masukkan ke penjara,” tegasnya. Huda merujuk pada kasus suap yang melibatkan PT Blueray Cargo.
Dalam persidangan, terungkap bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menerima uang sebesar Rp21 miliar dari pemilik Blueray Cargo, John Field. Pemberian uang tersebut berlangsung dalam tujuh kali transaksi dari Juli 2025 hingga Januari 2026, jelas majelis hakim.
Huda berpendapat bahwa situasi ini seharusnya menjadi evaluasi bagi DJBC di bawah kepemimpinan Suahasil. “Tidak boleh ada orang yang bisa kebal hukum di Indonesia, termasuk Dirjen Bea Cukai jika memang terbukti bersalah,” tegasnya.
Persoalan di DJBC, menurut Huda, bukanlah hal baru, melainkan sudah berulang kali terjadi dan bahkan telah mencapai proses hukum. Oleh karena itu, dia mendesak Suahasil untuk tidak hanya membela jajaran DJBC, tetapi juga mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar.
“Bea Cukai ini dari dahulu dikenal sarang koruptor,” ujarnya. Dia menyarankan agar jika tidak ada perbaikan, pembekuan sementara terhadap instansi Bea Cukai bisa saja dilakukan.
