Jakarta, Maret.id — Alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap cukup untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa progam pendidikan gratis ini sangat dinanti oleh masyarakat. “Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama,” tutur Fikri.
Berdasarkan perhitungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemenuhan amanat konstitusi untuk alokasi 20 persen dari APBN dalam sektor pendidikan memungkinkan untuk memberikan pendidikan gratis tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di institusi pendidikan swasta. “Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN, maka FPKS sudah menghitung dari SD sampai Perguruan Tinggi, bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis,” tegasnya.
Fikri menambahkan bahwa langkah konkret untuk membebaskan biaya pendidikan secara menyeluruh akan segera memiliki landasan hukum. Pada tahun 2027, postur APBN mulai melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03/XXII/2024. Putusan tersebut menyatakan bahwa biaya pendidikan untuk tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, harus digratiskan.
Sebelumnya, dalam Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 18 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak Indonesia. Prabowo mengungkapkan rencananya untuk mengadakan rapat terbatas guna merumuskan kebijakan mengenai pendidikan gratis, mencakup tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
