Jakarta, Maret.id — Informasi mengenai pengunduran diri Nusron Wahid dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar menjadi sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan transparansi partai terkait hal ini.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan jajarannya tidak segera menginformasikan kepada publik tentang pengunduran diri Nusron yang diajukan enam bulan lalu.
“Mengapa tidak segera diumumkan, dan apa status administratif Nusron sejak saat itu, apakah hanya sekadar anggota partai atau ada penugasan lain?” ujarnya kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL pada Senin, 21 September 2026.
Efriza menjelaskan bahwa meskipun informasi mengenai pengunduran diri Nusron terkesan tertutup, hal tersebut tidak serta-merta dapat dipandang sebagai upaya perlindungan hukum. Pasalnya, Nusron hingga kini masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.
“Artinya, jika Partai Golkar ingin memberikan bantuan hukum, hal itu masih sah untuk dilakukan,” tuturnya.
Namun demikian, Efriza menegaskan bahwa munculnya informasi tentang pengunduran diri Nusron layak dipertanyakan publik. Penjelasan ini sangat penting mengingat waktu mundurnya Nusron bertepatan dengan pengusutan kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang turut melibatkan namanya sebagai Menteri ATR/BPN.
“Dari berbagai pertanyaan tersebut, baru dapat dinilai apakah ini sekadar persoalan komunikasi internal kepada publik, ada dinamika internal, atau memang ada kepentingan politik tertentu di balik sikap merahasiakan informasi ini,” pungkas Efriza.
