Jakarta, Maret.id — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau menyatakan dukungannya terhadap penataan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Ketua DPD KNPI Riau sekaligus Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin, mengemukakan bahwa pihaknya mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran di Riau. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan penataan lahan dalam kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Kita mendukung program pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, kita ingin memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tegas Nasarudin.
KNPI Riau siap mengawal proses pembenahan yang dilakukan oleh Agrinas, baik dalam pengelolaan maupun penguasaan lahan. Menurut Nasarudin, transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui status lahan dan arah pengelolaannya.
“Penataan kawasan perkebunan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kebun sawit,” imbuhnya. Salah satu perhatian utama KNPI Riau adalah keberadaan petani sawit swadaya dengan lahan maksimal lima hektare.
KNPI Riau meminta agar petani yang mengelola lahan eks-PKH dan telah diserahkan kepada Agrinas tetap diberikan kesempatan mengusahakan kebunnya. “Khusus masyarakat atau petani swadaya dengan lahan maksimal lima hektare, kami berharap jangan diganggu,” ujar Nasarudin.
Ia menambahkan bahwa Agrinas seharusnya berperan sebagai bapak angkat bagi petani swadaya. Agrinas diharapkan tidak hanya menjadi pengelola lahan, tetapi juga mitra petani dalam meningkatkan produktivitas serta membantu penyelesaian persoalan legalitas.
Petani yang memenuhi kriteria diharapkan dapat mengikuti program pemutihan atau penyelesaian status lahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. “Penataan kawasan jangan sampai hanya berujung pada penguasaan lahan. Harus ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Nasarudin.
Dalam konteks pengelolaan lahan, KNPI Riau mendesak Tim PKH untuk segera menyerahkan lahan yang telah disita negara di Riau kepada Agrinas. Hal ini dianggap penting untuk memastikan lahan yang telah masuk dalam proses penataan tidak kembali dikuasai atau dikelola oleh pihak sebelumnya.
KNPI Riau juga mendorong koordinasi antara Tim PKH, Agrinas, pemerintah daerah, dan masyarakat agar status serta pengelolaan setiap lahan dapat diketahui secara terbuka. Selain itu, Agrinas diharapkan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di Riau.
“Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Kami berharap masyarakat Riau mendapatkan prioritas sesuai kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan,” tutup Nasarudin.
