Jakarta, Maret.id — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan alasan melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas penerima bantuan sosial. Langkah ini diambil karena hasil pemeringkatan desil tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi masyarakat di lapangan.
Eri menekankan bahwa data desil tidak seharusnya menjadi satu-satunya acuan dalam penentuan penerima bantuan. Verifikasi faktual dengan melibatkan masyarakat dinilai penting agar kondisi calon penerima dapat diperoleh secara lebih akurat.
“Maka saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lagi melihat desil. Tapi ajak yang namanya warga untuk menentukan apakah dia ini berhak menerima atau tidak,” tegas Eri.
Dia memberikan contoh ketidakcocokan antara pemeringkatan dan kondisi nyata. “Ada lansia sendiri yang dia tidak bekerja, itu tidak punya rumah, itu diprioritaskan keempat. Tapi ada yang punya sepeda motor tiga, handphonenya tiga, diprioritaskan pertama,” tuturnya.
Kondisi ini menjadi alasan Pemkot Surabaya memperkuat mekanisme verifikasi dengan melibatkan warga di lingkungan mereka. Masyarakat di tingkat kampung dianggap lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi tetangga. Informasi ini penting untuk memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan menentukan skala prioritas.
“Nah ini saya kenapa melibatkan warga, agar apa? Warga menjadi bagian untuk menentukan siapa yang berhak menerima, karena ini adalah Kampung Pancasila,” sambung Eri, yang merupakan politisi PDI Perjuangan.
Pelibatan warga dilakukan melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang melibatkan masyarakat di tingkat RT/RW. Sebelumnya, Pemkot Surabaya juga telah melakukan verifikasi data penerima bantuan secara terbuka melalui mekanisme ini.
Eri menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembagian bantuan sosial. Lebih jauh, pemerintah ingin membangun kepedulian dan semangat gotong royong di lingkungan kampung.
Menurutnya, Kampung Pancasila seharusnya menjadi ruang bagi warga untuk saling memahami dan bersama-sama menyelesaikan persoalan sosial. Dengan cara ini, bantuan diharapkan dapat diberikan berdasarkan kondisi riil, bukan hanya posisi dalam pemeringkatan administratif.
Eri juga menekankan bahwa skala prioritas bantuan di Surabaya ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan, bersama-sama warga di tingkat RT/RW. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terlewatkan akibat pengelompokan data yang keliru.
