Jakarta, Maret.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, mendesak agar penyelesaian konflik pengelolaan dan kepemilikan kawasan wisata Songgoriti segera dipercepat. Ia berharap permasalahan yang telah berlangsung selama 25 tahun ini dapat diselesaikan sebelum peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Batu pada 17 Oktober 2026.
Khamim menilai, momen ulang tahun yang signifikan ini seharusnya menjadi pendorong untuk menuntaskan isu-isu yang melibatkan kepemilikan dan batas wilayah. Konteks konflik ini telah berdampak besar pada kehidupan ekonomi warga setempat.
“Selama 25 tahun Kota Batu berdiri, masalah pengelolaan dan kepemilikan Songgoriti ini tak pernah selesai. Dampak dari ketidakjelasan status ini berujung pada kerugian yang harus ditanggung langsung warga Songgoriti,” tegas Khamim.
Menurutnya, masalah Songgoriti bukan hanya berkaitan dengan aset atau kewenangan antarpemerintah daerah. Di balik itu, ada masyarakat lokal yang sangat tergantung pada kehidupan ekonomi dari sektor pariwisata.
Khamim mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi di kawasan Songgoriti, yang mulai dirasakan sejak 2017, dan semakin memperburuk keadaan setelah pandemi Covid-19.
Kondisi Pasar Songgoriti juga menjadi sorotan. Dari sekitar 150 lapak pedagang, sekarang hanya tersisa 15 pedagang yang mampu bertahan.
“90 persen pedagang di sana terpaksa gulung tikar, berpindah tempat, atau berganti profesi,” bebernya.
Ia juga menyatakan bahwa banyak kios di area parkir Kolam Renang Nirwana telah tutup. Sektor akomodasi, seperti penginapan dan vila, mengalami penurunan tingkat hunian seiring menurunnya aktivitas wisatawan.
“Ini adalah dampak nyata dari kawasan wisata yang tidak terurus dengan baik akibat sengketa yang tak kunjung usai,” tuturnya.
Di tengah problematika tersebut, Khamim mengapresiasi adanya pertemuan antara pihak-pihak terkait yang difasilitasi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang. Langkah ini diharapkan dapat membuka kembali kesempatan penyelesaian persoalan Songgoriti.
Namun, Khamim menekankan bahwa proses ini tidak seharusnya berhenti hanya pada serangkaian pertemuan. Menurutnya diperlukan langkah konkret agar konflik yang telah berlarut-larut ini segera menemukan penyelesaian.
“Proses diskusi ini harus mempertimbangkan faktor waktu. Semakin cepat solusinya tercapai, semakin cepat pula kita dapat menyelamatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik Songgoriti akan memberikan kepastian bagi pemerintah dan masyarakat dalam menata kembali pengelolaan kawasan wisata tersebut. Dengan demikian, pengembangan kawasan dan pemulihan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara lebih terarah.
Khamim berharap semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat dalam proses penyelesaian ini. Momentum Hari Jadi ke-25 Kota Batu dinilai sebagai titik penting untuk membawa kepastian setelah bertahun-tahun persoalan Songgoriti belum terpecahkan.
“Kami berharap konflik ini bisa segera tuntas, pikirkan warga lokal yang menjadi korban dari ego sektoral ini,” pungkas Khamim.
