Jakarta, Maret.id — Wacana mengenai pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi masih perlu dikaji dengan seksama. Hal ini terutama mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kondisi global serta kekuatan APBN sebelum mengesahkan kebijakan ini. “SD dan SMP kan SPP sudah gratis. Jadi ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 22 September 2026.
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis harus diperhitungkan manfaatnya bagi bangsa dan negara. “Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara,” ujar Puan.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan implementasi pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, Puan menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut. “Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan APBN,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas negeri. Prabowo juga menyebutkan akan segera menggelar rapat terbatas untuk memastikan akses pendidikan di sekolah negeri dapat dijangkau tanpa biaya.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!” kata Prabowo dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, pada 18 September 2026.
Dengan adanya ancang-ancang untuk pendidikan gratis ini, fokus kini berada pada pembahasan lebih lanjut mengenai penganggaran dan efektivitas dari kebijakan tersebut. Kemampuan APBN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merealisasikan ide ini.
