Jakarta, Maret.id — Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan skema baru untuk memotong rantai pasok barang bersubsidi dan komoditas strategis.
Menkop, Ferry Mursyidan Baldan, mengungkapkan bahwa skema tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi. “Di harapkan melalui KDKMP, rantai pasok dapat dipotong sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman.
Ferry menjelaskan bahwa rantai pasok yang panjang dapat mengakibatkan tingginya biaya perdagangan. Hal ini menyebabkan margin keuntungan besar bagi perantara dan ikut berkontribusi terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen, yang pada gilirannya menekan daya beli masyarakat.
“Karena itu, KDKMP diharapkan dapat memotong rantai pasok yang panjang,” ujar Ferry. Dalam model distribusi ini, KDKMP berfungsi sebagai agen dan mitra penyalur sesuai regulasi masing-masing komoditas.
Komoditas yang akan disalurkan melalui KDKMP mencakup pupuk bersubsidi, beras SPHP, minyak goreng, hingga LPG 3 kilogram. Ferry menambahkan bahwa monitoring distribusi akan dilakukan melalui sistem informasi koperasi desa (Simkopdes).
“Sistem ini memungkinkan pemantauan data stok dan harga secara terintegrasi,” kata Ferry.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya penyiapan dan operasionalisasi KDKMP yang tertib. Ia menjelaskan bahwa hal ini didukung oleh Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola koperasi.
“Perpres tersebut menjadi landasan untuk memastikan setiap gerai mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan,” tegas Dudung.
Dia juga mengusulkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menjaga kelancaran pasokan barang.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan kesiapan distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP. “Kami siap menjalankan dan mengatasi hambatan dalam distribusi,” imbuhnya.
