Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan optimisme bahwa program pendidikan negeri gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dapat direalisasikan pada tahun 2028. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan anggaran dan tata kelolanya.
“2028, Insya Allah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap, yang paling ideal,” kata Said di Kompleks Parlemen pada 24 September 2026.
Menurut Said, pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk program pendidikan gratis. Perhitungan sementara menunjukkan bahwa kebutuhan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp210 triliun, sedangkan pendidikan tinggi diperkirakan memerlukan Rp92 triliun.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi adalah sekitar Rp302 triliun. “Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir 300, Rp302 triliun,” jelas politisi senior PDI Perjuangan ini.
Ia menjelaskan bahwa penerapan program tidak dapat dilakukan sekaligus. “Pendekatan bertahap diperlukan agar pemerintah dapat menguji tata kelola sekaligus menghitung kebutuhan riil pembiayaan pendidikan,” lanjutnya.
Said juga mengungkapkan kekhawatirannya jika persiapan dilakukan secara terg匈g t. “Katakanlah di 2028 60 persen, 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Banggar DPR telah menganggarkan sekitar Rp5 triliun untuk program pendidikan gratis di jenjang SD-SMP. Anggaran tersebut menjadi bagian dari proyek percontohan sebelum cakupan program diperluas ke jenjang pendidikan lainnya.
Said menegaskan bahwa angka kebutuhan sekitar Rp302 triliun tersebut masih merupakan pemetaan awal. “Pemerintah dan DPR masih perlu menghitung secara lebih rinci kebutuhan pembiayaan setiap jenjang, termasuk aspek tata kelola dan kebijakan tenaga pendidik,” tambahnya.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah dalam pengelolaan tenaga pendidik yang akan berpengaruh terhadap penyusunan APBN. “Karena juga ada permintaan Bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,”ungkap Said.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan skema pendidikan gratis yang cakupannya diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 23 September 2026 meminta jajarannya untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran terkait perluasan layanan pendidikan gratis mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa pemerintah mulai menyiapkan dukungan anggaran untuk TK. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diarahkan untuk mendukung operasional pendidikan pada jenjang tersebut.
Sementara itu, untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah telah mulai membahas skema pembebasan biaya pendidikan. Presiden meminta agar program ini dipersiapkan secepat mungkin, tetap dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.
Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk menghitung secara rinci kebutuhan anggaran pendidikan tinggi. Tim ini melibatkan sejumlah kementerian dan diarahkan untuk memetakan kebutuhan serta tahapan implementasi program.
Bagi Said, pemetaan tersebut sangat krusial agar kebijakan pendidikan gratis tidak hanya berhenti di tingkat keputusan politik. “2028, Insya Allah akan menjadi kenyataan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa pendidikan negeri di bawah Kementerian Agama perlu menjadi bagian dari perhatian dalam kebijakan tersebut. “Ya, dong. Masa ada negeri hanya di Kemendikbud saja,” ujarnya.
Dengan tahapan tersebut, pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi masih akan melalui proses pemetaan kebutuhan, penyiapan anggaran, serta perumusan mekanisme pelaksanaan. Target 2028 yang disampaikan Said menjadi proyeksi awal untuk mulai memperluas pelaksanaan program secara bertahap sebelum diarahkan mencapai cakupan penuh pada tahap berikutnya.
