Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pasuruan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pasuruan pada Rabu (23/9/2026).
Meskipun memberikan dukungan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran. “Anggaran boleh berubah, tetapi keberpihakan kepada rakyat tidak boleh berubah,” tegas Mahfud Husairi saat membacakan pendapat akhir Fraksi di hadapan anggota dewan.
Menurut dokumen P-APBD 2026, total APBD Kota Pasuruan meningkat dari sekitar Rp920,99 miliar menjadi Rp936,55 miliar. Kenaikan ini mencerminkan pertambahan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber, walau Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mengalami kenaikan kecil.
Fraksi PDI Perjuangan merespons peningkatan PAD yang dianggap belum optimal. “Kemandirian fiskal daerah bukan sekadar meningkatkan angka PAD, tetapi meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan masyarakat melalui kekuatan ekonominya sendiri,” sambung pejabat Fraksi.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar strategi ekstensifikasi, intensifikasi, dan digitalisasi pajak diterjemahkan menjadi target konkret. Dari sisi belanja, terdapat kenaikan sebesar Rp15,56 miliar, termasuk di dalamnya peningkatan belanja barang dan jasa yang cukup signifikan.
Pemkot Pasuruan menjelaskan bahwa tambahan anggaran akan digunakan untuk berbagai program penting, termasuk kesehatan dan infrastruktur. “Uang APBD sedapat mungkin harus memberikan multiplier effect kepada pelaku usaha lokal di Kota Pasuruan,” imbuh Fraksi PDI Perjuangan.
Kenaikan belanja modal dari Rp93,97 miliar menjadi Rp99,09 miliar juga menjadi perhatian. “Membeli aset adalah awal pekerjaan, bukan akhir,” tandas Fraksi terkait perencanaan pengadaan aset.
Fraksi menjelaskan bahwa persetujuan P-APBD bukanlah akhir dari tugas DPRD. “Tanggung jawab sesungguhnya dimulai ketika anggaran ini dibelanjakan dan masyarakat menunggu manfaatnya secara nyata,” pungkas Fraksi PDI Perjuangan, menekankan komitmen mereka untuk mengawasi tujuh sektor krusial dalam pelaksanaan anggaran.
