Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah melakukan diskusi dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa BPGMN akan melibatkan ilmuwan dan profesional untuk memperkuat pengelolaan gambut.
Fokus institusi ini mencakup upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas. “Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang akan melibatkan para ilmuwan dan profesional untuk memperkuat upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan titik panas,” kata Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Jumat, 25 September 2026.
Selain membentuk BPGMN, penguatan operasi darat juga diutamakan sebagai langkah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Satgas Darat akan dioptimalkan untuk respons dan penanganan kebakaran secara langsung di lokasi.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Peran perangkat desa dan masyarakat sekitar akan diperkuat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dan respons awal secara cepat ketika terjadi kebakaran,” ungkap Teddy.
Dengan memadukan pengetahuan ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, diharapkan pengelolaan gambut dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan mencegah karhutla yang berulang.
