Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya ekspansi industri yang sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan sektor industri tidak boleh mengorbankan ekosistem maupun menyebabkan pencemaran di sekitar area industri.
“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan,” tegas Novita, setelah mengikuti kunjungan kerja spesifik ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI mengkaji berbagai tantangan dan kebutuhan industri, termasuk kepastian pasokan bahan baku dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Novita menekankan bahwa kebutuhan akan crude palm oil (CPO) harus diimbangi dengan pasokan yang terjamin dari dalam negeri.
Ia menjelaskan, “Ketersediaan bahan baku harus dibangun melalui skema pengadaan yang efisien dan berkelanjutan,” sambung Novita. Namun, ia mengingatkan bahwa kepastian pasokan tidak boleh menjadikan aspek lingkungan diabaikan.
Novita mendorong pemerintah daerah dan pelaku industri untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi pencemaran. “Pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal dan berlangsung secara konsisten,” tuturnya.
Kehadiran kawasan industri, menurutnya, memang dapat memberikan dampak positif seperti pembukaan lapangan kerja. Namun, manfaat ini harus sejalan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Ia mengapresiasi program-program yang dijalankan perusahaan untuk mendukung ekonomi daerah. Meskipun demikian, Novita meminta agar program tersebut dievaluasi secara berkala. “Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan program yang berjalan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Novita juga menyoroti tantangan biaya operasional yang dihadapi pelaku usaha. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menyusun kebijakan yang menjaga efisiensi produksi tanpa mengorbankan perlindungan lingkungan.
“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat mengurangi daya saing industri nasional,” imbuhnya. Di sisi lain, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur menuju Kawasan Industri Terpadu Wilmar.
Novita selanjutnya meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan terkait kebijakan ekspor. “Kebijakan ekspor perlu dilihat dari sisi kepentingan nasional dan daya saing industri,” kata Novita.
Ia menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan harus dikaji secara komprehensif agar tidak merugikan industri yang telah beradaptasi di pasar global. Novita menjelaskan bahwa masukan dari pelaku industri sangat penting bagi fungsi pengawasan DPR.
“Kebijakan pemerintah harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi dunia usaha sambil melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya. “Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, dan ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi,” sambungnya.
