Jakarta, Maret.id — Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk melakukan penyidikan secara transparan terkait temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menegaskan pentingnya transparansi untuk mencegah kesimpangsiuran informasi dan menjaga kepercayaan publik. “Publik dan kita semua berhak mendapatkan informasi yang benar. Karena itu, saya berharap kementerian dan lembaga terkait melakukan penyidikan secara transparan,” tegasnya kepada wartawan, Jumat, 25 September 2026.
Politisi dari Sulawesi Selatan ini juga menyatakan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai informasi, termasuk yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. “Meski masih perlu literasi, tapi secara umum, masyarakat kita memiliki kepekaan tinggi sehingga bisa memahami setiap perkara yang terkait pemerintah di media,” kata Meity.
Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Kamis, 24 September 2026. Dalam sidak tersebut, tim Ombudsman menemukan adanya fasilitas khusus yang disebut “klaster mewah” untuk narapidana tertentu.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati, mengungkapkan adanya fasilitas yang diduga hanya diperuntukkan bagi segelintir narapidana. Video dari inspeksi tersebut kemudian menyebar luas di media sosial, memperlihatkan anggota Ombudsman yang diarahkan untuk tidak memasuki kawasan hunian yang kontroversial.
Beberapa ruangan yang berhasil dimasuki oleh tim Ombudsman tampak dilengkapi dengan fasilitas seperti pendingin ruangan, kamar mandi dalam, dan tempat tidur. Meski demikian, pihak Lapas Cibinong membantah temuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa kawasan yang disorot merupakan rumah dinas petugas dan pejabat di lembaga pemasyarakatan tersebut.
