Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun untuk tahun 2027. Alokasi anggaran ini mencakup dana dari pemerintah pusat, daerah, dan berbagai kementerian.
“Kita melihat Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti, Kementerian Agama, dan kementerian lainnya. Menurutnya, besarnya anggaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait desain pendidikan nasional dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN.
Evaluasi ini akan mempertimbangkan berbagai indikator pendidikan, termasuk angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), serta skor Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA). “Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?” ujar Suahasil.
Ia juga merincikan bahwa evaluasi ini akan mencakup capaian pendidikan, seperti angka partisipasi dan skor PISA. Dari hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan pemerintah untuk menyusun grand design pendidikan yang lebih komprehensif. Desain ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?” tuturnya.
Suahasil menambahkan bahwa grand design tersebut akan mencakup seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga akan mengkaji berbagai program dalam ekosistem pendidikan nasional, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, dan program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses perancangan ini masih berlangsung dan belum ada rincian mengenai kebutuhan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis. “Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” tegasnya.
