Jakarta, Maret.id — Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendukung pembentukan posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Langkah ini dimaksudkan sebagai sarana bagi para pengguna jasa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Made setelah menunggui proses mediasi antara sopir yang melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade penyeberangan. Made hadir di Pelabuhan Ketapang untuk mendengarkan langsung keluhan dari para sopir truk logistik.
“Kita bagian dari masyarakat melihat kondisinya seperti ini. Tadi langsung turun ke teman-teman sopir mendengarkan apa jadi aspirasinya,” ujar Made.
“Kita mediasi, ketemu dengan para stakeholder,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa terdapat isu-isu di lapangan yang perlu diselesaikan segera. Di antaranya, masalah pemilihan kapal dan urusan cash back yang dianggap menghambat proses.
“Itu juga menjadi faktor yang menghambat,” tegasnya.
Made juga menargetkan bahwa persoalan tersebut harus ditangani dengan serius oleh para stakeholder terkait. Ia menyampaikan saran dan masukan kepada ASDP untuk menyikapi persoalan yang ada.
“Tadi kita juga saran ke ASDP, tegaskan saja, karena itu salah satu pemicunya juga,” katanya.
Dia meminta agar ASDP, bersama dengan stakeholder terkait, dapat segera membentuk posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Dengan adanya posko ini, diharapkan semua keluhan dari pengguna jasa penyeberangan dapat ditangani dengan segera dan efektif.
