Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan tetap menjadi prioritas dalam pembahasan RAPBD 2027. Keputusan ini diambil di tengah tekanan fiskal yang mengharuskan pemerintah kota dan DPRD Surabaya untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemkot Surabaya bersama DPRD akan menghitung dan menentukan program-program yang harus diprioritaskan demi memaksimalkan manfaat anggaran bagi warga.
“Dalam kondisi penekanan fiskal, termasuk situasi di Timur Tengah dan kondisi global saat ini, Surabaya tidak boleh mundur sama sekali,” jelas Eri setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD dan Raperda tentang APBD Surabaya 2027, Senin (28/9/2026).
Dalam RAPBD Surabaya 2027 yang direncanakan, total anggaran mencapai Rp12,825 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran untuk pendidikan sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen.
Sementara itu, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik diperkirakan mencapai Rp6,226 triliun atau 49,31 persen. Eri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas.
“Saya memohon kepada DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya untuk duduk bersama menentukan prioritas mana yang harus didahulukan,” ungkapnya.
Eri juga mengilustrasikan tantangan yang dihadapi terkait program perbaikan Rutilahu. Anggaran diperlukan untuk memperbaiki seluruh rumah yang membutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar.
Oleh karena itu, Pemkot perlu menghitung kembali jumlah rumah yang dapat diperbaiki sambil tetap mempertimbangkan anggaran yang diperlukan untuk pendidikan dan kesehatan. “Penentuan skala prioritas bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain mempertahankan layanan dasar, Eri juga menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah. Ia menekankan bahwa bantuan harus diberikan kepada warga yang benar-benar tinggal dan hidup di Kota Surabaya.
“Kita akan memberikan bantuan kepada warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” tegas Eri.
Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk menentukan pilihan dalam menetapkan sasaran penerima bantuan agar anggaran yang tersedia dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Isu ini berkaitan dengan administrasi kependudukan, termasuk data Kartu Keluarga yang tidak selalu mencerminkan kondisi tempat tinggal yang sebenarnya. Pemkot Surabaya akan menuntaskan masalah tersebut terutama yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik.
“Kita harus mengutamakan warga Kota Surabaya yang benar-benar tinggal di Surabaya,” imbuhnya.
Melalui RAPBD Surabaya 2027, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen. Sebagai indikator lainnya, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 4,44 persen, sementara tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 3,07 persen.
Arah pembangunan Kota Surabaya pada 2027 bertemakan akselerasi pemerataan infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Dengan kebijakan ini, Pemkot Surabaya berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan dasar sambil mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Pembahasan lebih lanjut bersama DPRD diharapkan dapat menjadi forum untuk menentukan prioritas program, sehingga RAPBD 2027 tidak hanya merefleksikan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus utama.
