Jakarta, Maret.id — Massa buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Selasa siang, 29 September 2026.
Aksi ini bertujuan untuk mengawal pembahasan dan rencana pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan tuntutan terkait kepastian kerja, upah, dan perlindungan pekerja. “Aksi demonstrasi ini bertujuan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan berpihak kepada kaum buruh,” kata Sunarno, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Mereka mengemukakan sebelas tuntutan buruh yang mencakup:
1. Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. 2. Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan pemagangan. 3. Menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat serta menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. 4. Menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media dan ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim. 5. Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah PHK secara sepihak. 6. Memperkuat serikat pekerja dan kebebasan berserikat. 7. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan. 8. Memberikan sanksi dan memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh. 9. Menjamin dan melindungi buruh perempuan, termasuk hak cuti haid tanpa kewajiban menunjukkan surat dokter. 10. Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan lainnya. 11. Menjalankan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia di tengah peralihan dari pekerjaan konvensional menuju teknologi dan otomatisasi.
Pantauan hingga pukul 13.30 WIB menunjukkan bahwa massa buruh dari berbagai elemen masih menyampaikan aspirasinya di depan gerbang Gedung DPR/MPR/DPD RI.
