Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, meminta pemerintah, terutama Kementerian Haji dan Umrah, untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pernyataan tersebut diungkapkan sebagai tanggapan atas komentar Wakil Menteri Haji dan Umrah yang menyebut perlunya audit forensik terhadap lembaga pengelola dana haji. Abidin menekankan bahwa pengelolaan dana haji merupakan amanah publik yang mempengaruhi jutaan calon jemaah.
“Dana haji adalah dana jemaah, bukan sekadar aset keuangan. Oleh karena itu, semua pengawasan, termasuk audit forensik, harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjamin nilai manfaat yang adil bagi jemaah,” kata Abidin Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).
Politikus dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI tidak menolak audit forensik sebagai bentuk pengawasan. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme tersebut harus berbasis fakta, indikasi konkret, dan kerangka hukum yang jelas.
Hal ini penting untuk menghindari kebingungan kelembagaan dan agar tidak membebani proses penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Abidin, pengawasan terhadap BPKH harus bersifat preventif dan berkelanjutan, bukan hanya reaktif.
“Yang utama bukan sekadar siapa yang mengaudit, tetapi apakah hasil pengawasan tersebut menjawab pertanyaan publik: apakah dana haji dikelola secara aman, produktif, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” tegasnya.
Abidin juga menggarisbawahi beberapa poin penting terkait pengawasan dana haji. Pertama, memastikan bahwa pengawasan keuangan haji berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga negara. Kedua, memperkuat transparansi laporan pengelolaan dana haji kepada DPR dan masyarakat.
Ketiga, mengutamakan perlindungan hak jemaah, terutama mengenai aspek pembiayaan, pelayanan, dan nilai manfaat. Keempat, menghindari perdebatan kelembagaan yang dapat mengalihkan fokus dari perbaikan layanan haji.
