Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mengedepankan masukan dari para ilmuwan dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove. Keputusan ini mengacu pada hasil riset dan data yang disampaikan oleh para ahli.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Antoni di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, pada Rabu, 30 September 2026. “Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan keputusan, beliau adalah pendengar yang baik, mendengar para ilmuwan dan memutuskan kebijakan berdasarkan riset,” kata Raja Antoni.
Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pengelolaan gambut tersebut dianggap penting untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Beliau (Presiden Prabowo) mendengar langsung usulan dari para ilmuwan dan akademisi bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk serius mengelola gambut dan mangrove,” tuturnya.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Kehutanan akan mengadakan workshop dengan 22 pakar yang telah diundang ke Istana. Workshop ini bertujuan untuk menyiapkan struktur dan mandat lembaga baru tersebut.
Para pakar akan membahas standar operasional prosedur (SOP) serta kerangka organisasi BPGMN agar organisasi tersebut dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Selain para pakar, pertemuan juga akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Hasil dari pembahasan ini akan digunakan untuk menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait lembaga baru.
