Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, mendesak penguatan pengawasan dalam penanganan stunting. Ia menegaskan bahwa intervensi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar penyaluran bantuan.
Hal ini diungkapkan menyusul kenaikan prevalensi stunting di Kota Batu. Berdasarkan data terakhir, angka stunting meningkat dari 10,39 persen pada Februari 2026 menjadi 12,75 persen pada Agustus 2026.
Asmadi mendorong Dinas Kesehatan Kota Batu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) 2026 yang mencapai Rp1,72 miliar. “Besarnya anggaran harus diikuti dengan intervensi yang terukur dan benar-benar menyentuh anak yang memiliki risiko,” tutur Asmadi.
Ia menekankan bahwa program penanganan seharusnya tidak hanya memenuhi agenda kegiatan tanpa memastikan perkembangan kondisi anak. “Perhatian pemerintah harus dilebihkan dan difokuskan kepada anak-anak yang nyata menunjukkan risiko stunting,” imbuhnya.
Menurut Asmadi, pengawasan berlapis sangat penting sejak anak mulai menunjukkan indikasi gangguan pertumbuhan. Ia menyarankan pemantauan rutin agar intervensi dapat segera disesuaikan jika kondisi anak tidak menunjukkan perkembangan yang diharapkan. “Pengawasan perlu diperkuat agar intervensi tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun penyaluran bantuan semata,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap anak berisiko mendapat pemantauan dan tindak lanjut yang jelas. Penanganan juga perlu melibatkan tenaga kesehatan dan keluarga agar intervensi tidak terputus di tengah jalan.
Alokasi anggaran P3S sebesar Rp1,72 miliar difokuskan untuk kelompok yang rentan terhadap stunting, seperti anak di bawah usia dua tahun, ibu hamil dengan Keadaan Kurang Energi Kronis (KEK), dan ibu menyusui dengan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
Dinas Kesehatan Kota Batu mengungkapkan bahwa anak-anak yang menunjukkan indikasi gangguan pertumbuhan akan dirujuk kepada dokter spesialis anak. Mereka juga akan mendapatkan Pangan Diet Khusus (PDK) sesuai kebutuhan medis.
Namun, DPRD Kota Batu menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. Asmadi menekankan bahwa pemberian PDK dan rujukan medis harus tepat sasaran serta diikuti dengan pemantauan perkembangan anak.
Menurutnya, keberhasilan program penanganan stunting harus diukur dengan perubahan kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak, bukan hanya dari banyaknya bantuan yang disalurkan. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan dianggap vital agar anggaran penanganan stunting memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Batu.
