Jakarta, Maret.id — Bupati Malang, Sanusi, menegaskan bahwa penanganan sampah harus berlanjut sebagai inisiatif yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa program pengelolaan sampah tidak boleh berhenti sebagai proyek percontohan, melainkan harus berkembang menjadi gerakan kerakyatan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sanusi pada Selasa (6/10/2026) saat Pemerintah Kabupaten Malang memperluas program pengelolaan sampah mandiri ke 6.000 Rukun Tetangga (RT) di 12 desa. Program ini diimplementasikan melalui kerjasama antara Pemkab Malang dan lembaga nirlaba global, Alliance to End Plastic Waste (AEPW), dengan fokus pada edukasi untuk memilah sampah di tingkat rumah tangga.
Sanusi menekankan perlunya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengatasi masalah sampah. Ia menganggap bahwa program yang menyentuh tingkat RT sangat penting agar kebiasaan memilah sampah tumbuh sejak dari sumbernya. “Penyelesaian persoalan sampah harus terus didorong agar memberikan manfaat nyata bagi warga. Harapan kami, program ini prosesnya cepat dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Sanusi.
Lebih lanjut, Sanusi menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada program pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor kunci dalam memilah sampah. Oleh karena itu, Pemkab Malang menyiapkan infrastruktur pendukung untuk memastikan gerakan masyarakat tersebut berjalan secara berkelanjutan, seperti penyediaan lahan dan armada transportasi sampah.
“Edukasi di tingkat RT adalah fondasi pembentukan karakter dan kebiasaan baru. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan infrastrukturnya agar gerakan masyarakat ini berjalan optimal,” tegasnya.
Sanusi berharap kolaborasi dengan AEPW tidak akan berhenti pada tahap awal. Ia memproyeksikan sinergi tersebut akan berlanjut hingga 2027–2028 untuk memperluas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program yang sebelumnya dijalankan sebagai pilot project telah menarik perhatian lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk dijadikan rujukan tata kelola sampah berbasis komunitas.
Sanusi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu mendampingi masyarakat agar pengelolaan sampah tidak sekadar menjadi kegiatan sesaat. “Kami memastikan seluruh lini siap mendampingi masyarakat agar program ini menjadi modal sosial yang kuat,” imbuh Sanusi, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan.
Dengan melibatkan ribuan RT, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya dianggap sebagai urusan mengangkut dan membuang sampah. Pemilahan dari rumah diharapkan menjadi kebiasaan bersama yang mampu memperkuat kepedulian lingkungan serta membuka manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
