Jakarta, Maret.id — Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, mulai camat hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjalani tes urine. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi (BNNK) di Aula Rempeg Jogopati, Pemkab Banyuwangi, pada Selasa (6/10/2026).
Setelah pemeriksaan urine, acara dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Deteksi Dini. “Kami tegaskan Pemkab Banyuwangi berkomitmen zero tolerance terhadap narkoba. Ini sebagai bentuk komitmen dan integritas sebagai abdi negara,” tutur Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi.
Ipuk menyatakan bahwa komitmen Pemkab Banyuwangi dalam melaksanakan P4GN sudah dimulai sejak lama. Pada tahun 2015, Satuan Pelaksana P4GN dibentuk melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/138/KEP/429.011/2015.
Lalu pada tahun 2025, Pemkab Banyuwangi memperbarui Tim Terpadu Fasilitasi P4GN melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/133/KEP/429.011/2025 untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Pemkab juga melibatkan 54 fasilitator P4GN bersama BNNK Banyuwangi untuk memperluas edukasi dan pencegahan di tingkat desa dan kelurahan. “Butuh keterlibatan semua pihak pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, pesantren, organisasi masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan seluruh warga Banyuwangi,” jelas Ipuk.
Kombes Pol. Rachmat Kurniawan, Kepala BNNK Banyuwangi, menyatakan bahwa tes urine ini dilakukan atas permintaan langsung Pemkab Banyuwangi. “Pemeriksaan hari ini atas permintaan langsung dari Ibu Bupati sebagai bentuk komitmen Pemkab Banyuwangi bebas narkoba,” ujar Kombes Pol. Rachmat.
Ia mengapresiasi respon pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. “Kami berharap seluruh instansi bergerak bersama dalam tugas pokoknya masing-masing untuk berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba,” imbuhnya.
