Jakarta, Maret.id — Upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi semakin ditingkatkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjalin kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk untuk fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung antara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Regional CEO RO XII Surabaya Bali Nusra BSI, Muhammad Arif Gunawan, di Banyuwangi pada Rabu, 7 Oktober 2026. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Kedua pihak berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. “Hari ini kita spesifik berbicara terkait konstelasi ekosistem kesehatan dan pendidikan,” kata Muhammad Arif Gunawan.
Ia menambahkan bahwa BSI akan mengolaborasikan dana sosial BSI Maslahat agar lebih berdampak. Dukungan kesehatan meliputi penguatan sarana rumah sakit dan puskesmas, di samping program CSR untuk menangani stunting dan memberikan bantuan bagi pasien duafa.
Dalam sektor pendidikan, BSI juga menyiapkan program beasiswa khusus untuk pelajar. “Penyaluran dana beasiswa tersebut akan disinergikan bersama lembaga pendidikan formal maupun informal di Banyuwangi,” tutur Gunawan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi kolaborasi ini. Dukungan BSI, katanya, diharapkan dapat memperkuat program pemerintah daerah serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Pemkab Banyuwangi terus menghadirkan inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” imbuh Ipuk.
Program-program yang dimaksud antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Beasiswa Progresif, serta Garda Ampuh untuk memutus mata rantai anak putus sekolah. Selain itu, terdapat layanan jemput bola bagi warga membutuhkan perawatan dan penanganan stunting dengan melibatkan kader serta pedagang sayur keliling.
“Berkat kerja gotong royong ini, IPM meningkat menjadi 75,17 dan kemiskinan turun menjadi 6,13 persen,” tegas Ipuk. Dia berharap dukungan BSI membuat upaya-upaya ini semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ipuk Fiestiandani juga menjabat sebagai Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim.
