Jakarta, Maret.id — Sekitar 29 ribu usulan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih menunggu penanganan di Surabaya. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, meminta agar verifikasi lapangan semakin diperketat agar perbaikan benar-benar menyasar rumah-rumah dengan tingkat kerusakan terparah.
Eri menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dan jumlah warga yang membutuhkan menyebabkan penanganan Rutilahu harus dilakukan dengan skala prioritas. “Rumah dengan kondisi paling mendesak, terutama yang berpotensi mengancam keselamatan penghuni, harus mendapat perhatian lebih dahulu,” tegasnya.
Dalam upayanya mempercepat penanganan Rutilahu, DPRD Surabaya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya. “Verifikasi lapangan dinilai penting agar data usulan tidak sekadar menjadi daftar administratif, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi rumah warga,” sambungnya.
Dia menambahkan bahwa kebutuhan penanganan Rutilahu sangat besar, termasuk bagi warga yang berada pada kelompok desil 1 hingga 5. Pemetaan kondisi rumah secara langsung dianggap penting untuk menentukan penerima prioritas.
Eri juga mengapresiasi kapasitas perbaikan Rutilahu yang selama ini mampu mencapai rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit per tahun melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi lintas sektor. “Selama ini kita mampu menuntaskan rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit Rutilahu per tahun, baik bersumber dari APBD maupun hasil kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya terus meningkatkan program bedah rumah. Hingga Oktober, sebanyak 1.655 unit rumah warga tidak mampu telah selesai diperbaiki melalui gabungan pendanaan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Pada bulan November 2026, Pemkot Surabaya direncanakan akan meluncurkan pengerjaan Rutilahu tahap keenam berbasis swakelola tipe IV. Pengerjaan ini diproyeksikan selesai pada akhir Desember.
Secara keseluruhan, sejak kewenangan penanganan Rutilahu beralih ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pada 2022 hingga Oktober 2026, sebanyak 13.709 unit rumah telah diperbaiki.
Eri menekankan perlunya peningkatan capaian agar antrean Rutilahu dapat dikurangi. Dia menegaskan pentingnya verifikasi kondisi rumah dan penerapan skala prioritas agar bantuan benar-benar diberikan kepada yang paling membutuhkan.
