Senator AS Dilarang Datangi Pangkalan Qatar, Tuding Sembunyikan Biaya Perang Iran Memanas!
Jakarta, Maret.id — Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Chris Murphy, menyatakan bahwa Pentagon menghalanginya mengunjungi pangkalan militer penting di Qatar saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Timur Tengah baru-baru ini.
Murphy juga menuduh adanya upaya oleh Gedung Putih untuk menyembunyikan besaran biaya dan dampak operasional dari perang yang dilancarkan terhadap Iran.
Larangan Kunjungan ke Pangkalan Al Udeid
Murphy mengatakan kepada awak media di Riyadh bahwa dia tidak diizinkan mengakses Pangkalan Udara Al Udeid, yang menjadi persinggahan penting delegasi Kongres di Qatar dan Arab Saudi.
Pangkalan Udara Al Udeid dipandang sebagai pangkalan terbesar AS di kawasan Teluk dan menjadi lokasi strategis bagi operasi militer yang terkait dengan konflik regional.
Tuduhan Terkait Transparansi dan Biaya Perang
“Sikap ini menegaskan adanya upaya aktif, belum pernah terjadi sebelumnya, dan inkonstitusional untuk menyembunyikan biaya perang serta dampaknya dari Kongres dan rakyat Amerika,” kata Murphy, menurut pernyataannya pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Dia menekankan kekhawatiran tentang kurangnya informasi mengenai anggaran, alokasi sumber daya, dan konsekuensi kemanusiaan yang timbul dari operasi militer tersebut.
Kritik Anggota Kongres Lainnya
Sejumlah anggota Kongres lain juga melontarkan kritik terhadap Pentagon terkait transparansi seputar strategi, biaya, dan korban jiwa dalam konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Kritik ini menambah tekanan politik pada pemerintah AS untuk memberikan keterangan yang lebih rinci kepada legislatif mengenai sasaran, durasi, dan implikasi anggaran operasi militer.
Respons Pentagon dan Kebijakan Pembatasan Perjalanan
Seorang pejabat senior Pentagon mengatakan bahwa kantor Murphy sudah diberi tahu sebelum kunjungan bahwa pihaknya tidak akan memberikan dukungan untuk mengakses pangkalan tersebut.
Penolakan itu, menurut pejabat itu, sesuai dengan arahan Maret yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang membatasi perjalanan pejabat dan delegasi ke kawasan terkait karena alasan keamanan dan kebijakan.
Konteks Serangan dan Dampak Regional
Pangkalan Al Udeid tercatat sering menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik yang dimulai pada akhir Februari, sehingga menempatkan fasilitas tersebut dalam tingkat risiko yang tinggi.
Konflik berkepanjangan ini juga memicu kekhawatiran tentang stabilitas regional, keselamatan personel militer, serta potensi lonjakan pengeluaran militer yang belum dipaparkan secara rinci kepada publik.
Murphy menegaskan bahwa pengawasan Kongres terhadap operasi militer dan pengeluaran negara adalah bagian penting dari mekanisme checks and balances.
Para legislator menuntut dokumen dan briefing yang lebih transparan untuk menilai dampak kebijakan luar negeri dan anggaran pertahanan secara menyeluruh.
Isu pembatasan akses ini diperkirakan akan memicu perdebatan lanjutan antara legislatif dan eksekutif AS mengenai ruang lingkup otoritas, kebijakan keamanan, dan kewajiban untuk memberi informasi kepada perwakilan rakyat.
Seiring konflik terus berjalan, tuntutan atas akuntabilitas dan penjelasan resmi diperkirakan akan menjadi agenda penting dalam diskusi politik Washington.
