Belgia Kecam Sanksi AS terhadap ICC, Memanas Hubungan Diplomatik dan Risiko Ekonomi!
Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prévot mengecam keras sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang menurutnya berpotensi melumpuhkan fungsi peradilan internasional dan merugikan korban kejahatan berat. Pernyataan Prévot disampaikan melalui akun media sosialnya yang menyatakan bahwa upaya semacam itu menghalangi hak atas keadilan dan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan berat untuk lepas dari proses hukum.
Inisiatif Belgia di Forum Uni Eropa
Prévot menyatakan bahwa Belgia akan mengangkat isu dukungan terhadap ICC dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa dan pada agenda Dewan Eropa mendatang. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencari respons bersama terhadap langkah-langkah yang dinilai mengintervensi independensi lembaga peradilan internasional.
Penegasan tentang Independensi Mahkamah
“Mengupayakan perlindungan nyata bagi Mahkamah adalah kewajiban kami; independensi Mahkamah tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang diselidiki,” kata Prévot dalam unggahannya. Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran bahwa tekanan politik atau sanksi asing dapat melemahkan kemampuan ICC dalam menjalankan penyelidikan dan penuntutan atas kejahatan internasional.
Seruan Aktivasi Blocking Statute
Lebih jauh, Prévot menyerukan pengaktifan kembali atau penerapan Statuta Pemblokiran (Blocking Statute) Uni Eropa sebagai alat perlindungan terhadap ICC dan individu atau lembaga yang mendukung kerja lembaga tersebut. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar negara-negara anggota dapat mempertahankan kebijakan luar negeri yang sejalan dengan prinsip hukum internasional tanpa takut terkena sanksi dari pihak ketiga.
Dampak terhadap Korban dan Proses Keadilan
Prévot memperingatkan bahwa upaya melemahkan mekanisme peradilan internasional justru merugikan para korban yang menuntut keadilan atas luka dan kerugian yang dialami. Ia menilai bahwa membiarkan pelaku kejahatan internasional bebas dari proses hukum sama saja dengan mengabaikan hak-hak korban dan prinsip akuntabilitas internasional.
Langkah Politik dan Diplomasi
Pernyataan ini membuka kemungkinan perdebatan intens di antara negara-negara Uni Eropa mengenai respons diplomatik dan hukum terhadap sanksi eksternal. Belgia, sebagai salah satu negara pendukung kuat mekanisme internasional untuk penegakan hukum, akan mendorong solusi kolektif yang mempertahankan integritas ICC.
Penegasan Prévot juga menekankan kebutuhan untuk menjaga agar tindakan-tindakan politik tidak mengganggu fungsi institusi internasional yang krusial bagi penanganan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan tersebut diharapkan membantu meminimalkan pengaruh negara-negara yang ingin mendompleng tekanan terhadap lembaga-lembaga independen.
Uni Eropa kini menghadapi pilihan untuk menyeimbangkan hubungan dengan mitra strategis dan upaya mempertahankan prinsip-prinsip hukum internasional. Sikap kolektif dari blok itu akan menjadi indikator seberapa jauh Eropa siap mengambil langkah defensif guna melindungi norma hukum internasional dari intervensi luar.
Prévot menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembelaan atas hukum internasional bukan semata urusan diplomasi, melainkan sebuah tanggung jawab moral terhadap korban dan masa depan sistem peradilan global. Ia menyatakan bahwa Belgia akan terus mendorong dialog dan tindakan konkret dalam forum-forum internasional untuk memastikan independensi ICC tetap terjaga.
