Jakarta, Maret.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mendesak penertiban sektor pertambangan yang bermasalah dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan izin atau penghentian operasi saja.
“Setiap pengaduan masyarakat terkait aktivitas pertambangan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan yang objektif dan transparan,” kata Renny. Pemerintah dinilai perlu memastikan status perizinan dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta menilai potensi dampak kegiatan tambang berdasarkan dokumen resmi.
“Penertiban pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih. Kegiatan di lapangan harus memastikan tidak mengancam lingkungan, sumber air, dan keselamatan masyarakat,” tegas Renny pada Sabtu (10/10/2026).
Politisi asal Kediri ini menekankan perlunya koordinasi antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan lokasi tambang, pemegang izin, kapasitas produksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
Data yang akurat tersebut diperlukan untuk membedakan jenis pelanggaran dan menentukan tindakan hukum yang tepat. “Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah masyarakat merasakan dampaknya. Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti,” sambung Renny.
Dalam konteks tata kelola pertambangan, Renny menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap penerimaan daerah. Ia menekankan perlunya transparansi dalam pencatatan produksi dan distribusi bahan tambang, serta kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
“Pemeriksaan juga perlu mencocokkan data produksi dan kewajiban pembayaran untuk mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang belum terpenuhi,” imbuh Renny. Sumber daya alam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah tanpa mengorbankan lingkungan.
“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepatuhan perizinan dan pengawasan terhadap pendapatan daerah harus diperiksa secara transparan,” tegasnya.
Di sisi lain, Renny mengingatkan pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang beroperasi secara legal. Penegakan aturan harus berlandaskan bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata dugaan.
Penertiban juga harus disertai dengan upaya penyelesaian dampak yang ditimbulkan oleh industri pertambangan. “Pemerintah perlu memastikan penanganan lahan rusak dan gangguan terhadap ekosistem,” ujar Renny.
Tanggung jawab pemulihan harus ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. “Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan. Namun, penanganan kerusakan juga harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak terus menanggung risikonya,” pungkas Renny.
