Digitalisasi Data Bansos Kediri Sasar 122.393 KK Melibatkan DPD PDIP Jatim

Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mempercepat proses digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai agen Perlinsos.
Partisipasi masyarakat ini melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, memungkinkan mereka untuk mengusulkan nama-nama warga yang layak menerima bantuan. Salah satu langkah penting bagi calon agen Perlinsos adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga dapat mengetahui kondisi warga yang layak menerima bansos,” tutur Mas Dhito.
Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warga. Warga yang memenuhi kriteria miskin namun belum menerima bansos dapat diusulkan melalui agen Perlinsos untuk ditindaklanjuti.
Mas Dhito juga meminta jajarannya untuk mempercepat proses aktivasi IKD, khususnya bagi masyarakat yang menjadi agen Perlinsos. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Wirawan, menyatakan pihaknya sudah mengoptimalkan 28 titik layanan administrasi untuk fasilitasi aktivasi IKD.
Pada September 2026, layanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo, dan lebih dari 4.000 warga telah dilayani untuk aktivasi IKD. Kegiatan serupa juga dilanjutkan ke desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates pada bulan Oktober.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini, kita turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD,” imbuh Wirawan.
Percepatan layanan ini juga melibatkan kolaborasi lintas instansi. Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Polres Kediri menyelenggarakan pelayanan aktivasi IKD yang diikuti oleh 388 anggota Polres Kediri.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengungkapkan bahwa digitalisasi Perlinsos memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan. Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, ASN, serta pemerintah desa.
Dari total kebutuhan 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 agen telah terdaftar, menyisakan 88 agen yang masih diperlukan untuk memenuhi target. Subur menambahkan, tugas agen tidak hanya terbatas pada digitalisasi data penerima manfaat, tetapi juga mencakup kelompok rentan.
Di Kabupaten Kediri tercatat 615.926 kepala keluarga (KK), dengan 122.393 KK sebagai penerima bantuan sosial. Namun, hanya 20.538 KK yang telah terdaftar dalam sistem digitalisasi Perlinsos, menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan.
“Target kita akhir tahun ini adalah menyelesaikan digitalisasi data untuk 122.393 KK yang terdaftar sebagai KPM bansos,” tegas Subur.
Percepatan digitalisasi ini diharapkan akan memperkuat basis data perlindungan sosial dan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan. Ketepatan data dan proses verifikasi menjadi kunci agar penyaluran bansos tepat sasaran.





