Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memastikan tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali disertai perbaikan sistem distribusi hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Hal ini dianggap penting untuk mengatasi kelangkaan BBM yang telah mengakibatkan antrean panjang di beberapa lokasi. “Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di beberapa daerah di Bali, termasuk Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli. Beberapa SPBU mengalami antrean kendaraan hingga satu kilometer, bahkan ada warga yang pingsan setelah menunggu berjam-jam.
Pihak Pertamina menyatakan bahwa kendala bongkar muat kapal tanker menjadi penyebab utama dari masalah pasokan BBM ini. Perusahaan tersebut berjanji akan menyiapkan tambahan pasokan untuk kawasan Bali.
Menanggapi situasi ini, Puan menekankan bahwa tambahan pasokan tidak akan menyelesaikan masalah jika pengiriman ke SPBU masih terhambat. “Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM,” ujarnya.
Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina untuk memeriksa seluruh tahapan pemulihan proses distribusi, mulai dari kedatangan kapal, proses bongkar muat, hingga pengiriman kepada penyalur.
Menurutnya, pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dan menentukan langkah yang diperlukan agar pelayanan kembali normal. “Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan,” tegas Puan.
Puan juga meminta Pertamina untuk memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah. SPBU yang sering kali mengalami kekosongan harus mendapat perhatian khusus agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Ia menilai proses pemulihan harus disertai indikator terukur, seperti jumlah SPBU yang kembali melayani, durasi kekosongan stok, dan perkembangan antrean. Informasi tersebut penting sebagai dasar evaluasi distribusi harian.
Selain kebutuhan masyarakat umum, Puan meminta agar aksesi BBM juga dijamin untuk layanan penting pada masa pemulihan, termasuk fasilitas kesehatan dan angkutan umum.
Pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Pertamina harus jelas agar setiap kendala ditangani oleh pihak yang berwenang dengan target penyelesaian yang terukur.
Puan mengingatkan bahwa kelangkaan BBM yang berkepanjangan dapat mengganggu kegiatan masyarakat dan perekonomian Bali. “Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali, yang pada akhirnya akan memengaruhi pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
DPR, melalui komisi terkait, akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk cadangan operasional dan alternatif pengiriman. “Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya.
