Jakarta, Maret.id — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Prof. Amien Rais, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi kepolisian di Indonesia melalui saluran YouTube pribadinya pada Kamis, 21 Mei 2026. Ia menilai bahwa era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengubah fungsi Polri dari pelindung masyarakat menjadi alat dari kekuasaan politik.
Perubahan Fungsi Polri
Amien menjelaskan bahwa di bawah Jokowi, Polri telah menjadi “parcok” atau “partai cokelat”, yang lebih mengutamakan kepentingan pihak berkuasa daripada masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan ini sangat signifikan dan merugikan kepentingan rakyat, merusak kredibilitas institusi kepolisian.
Belum lama ini, ia juga menyebutkan bahwa kasus Ferdi Sambo dan Konsorsium 303 menjadi bukti nyata dari krisis moral yang melanda kepolisian. Menurut Amien, konsorsium yang terlibat dalam berbagai praktik ilegal mulai dari perjudian hingga penyelundupan suku cadang palsu ini mencerminkan kerusakan yang sistemik di dalam institusi tersebut.
Apresiasi dan Skeptisisme terhadap Reformasi
Di sisi lain, Amien memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian (KPRK) pada 7 November 2025. Komisi yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie ini beranggotakan sembilan orang lainnya dan telah menghasilkan laporan rekomendasi yang dituangkan dalam sepuluh buku.
Namun, Amien mengungkapkan keprihatinan mengenai keseriusan tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan oleh komisi tersebut. Ia menyindir bahwa rekomendasi yang dijanjikan “pasti hebat dan ampuh” tersebut baru akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2029, yang bertepatan dengan akhir masa jabatan Prabowo sebagai presiden.
Tantangan untuk Mewujudkan Reformasi
Amien Rais menekankan pentingnya implementasi yang serius dari rekomendasi-rekomendasi tersebut agar reformasi di tubuh Polri tidak hanya menjadi wacana. Ia berharap, agar ke depan, Polri dapat kembali ke jalur utama sebagai institusi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar alat politik semata.
Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi kepemimpinan saat ini untuk memastikan bahwa Polri mampu mengembalikan kepercayaan publik. Amien berharap agar seluruh elemen masyarakat turut serta memantau proses reformasi ini agar tidak terjebak dalam polemik yang berkepanjangan.
Dengan harapan untuk perbaikan yang signifikan, Amien Rais tetap menjadi suara kritis terhadap perjalanan institusi kepolisian di Indonesia, mendorong insan kepolisian untuk kembali ke tugas utama mereka. Kritis namun konstruktif, pandangan ini diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan rakyat terhadap Polri dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.
Polri Jadi Warisan Masalah Berat yang Ditinggalkan Jokowi ke Prabowo
Menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berbagai tantangan dan warisan masalah dari pemerintahannya mulai mengemuka. Salah satu isu yang paling mencolok adalah mengenai Polri (Kepolisian Republik Indonesia), yang menjadi sorotan publik terkait berbagai permasalahan yang mengendap selama lima tahun terakhir. Dengan Prabowo Subianto sebagai calon penerus yang diharapkan untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan, perhatian kini tertuju pada bagaimana ia akan menghadapi warisan masalah berat ini.
Krisis Kepercayaan Publik
Polri di bawah kepemimpinan Jokowi mengalami tantangan besar dalam hal kepercayaan publik. Banyak kasus yang mencoreng nama baik institusi ini, mulai dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga konflik internal yang memperlihatkan kurangnya profesionalisme. Isu-isu seperti kekerasan terhadap masyarakat, tindakan diskriminatif, dan potensi korupsi tetap menjadi momok yang menguntit Polri. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang seharusnya dilindungi.
Masalah Reformasi Polri yang Belum Tuntas
Reformasi Polri yang menjadi harapan masyarakat ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun ada beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tantangan struktural dan budaya di dalam institusi ini masih menjadi hambatan. Prabowo, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kini harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga memastikan perubahan yang berkelanjutan di masa depan.
Persepsi Kekuasaan dan Penegakan Hukum
Dalam konteks politik Indonesia, Polri sering kali dianggap sebagai alat kekuasaan oleh sebagian kalangan. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi tidak konsisten, tergantung pada politik yang sedang berlangsung. Di tengah ketidakstabilan politik, Prabowo harus berupaya untuk memperbaiki citra Polri sebagai lembaga yang benar-benar profesional dan independen, bukan sebagai instrumen politik. Membenahi hubungan Polri dengan masyarakat dan menjamin bahwa penegakan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu akan menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan baru.
Kepentingan Khusus dan Pengawasan Internal
Di samping berbagai masalah eksternal, Polri juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga integritas anggotanya dari kepentingan-kepentingan tertentu. Komitmen Prabowo untuk menciptakan Polri yang bersih dan bebas dari pengaruh politik akan diuji. Pengawasan internal yang lebih ketat dan reformasi dalam sistem rekrutmen serta pengangkatan pejabat strategis di Polri perlu dilakukan agar citra positif Polri dapat dibangun kembali.
Kesimpulan
Warisan masalah yang ditinggalkan Jokowi kepada Prabowo terkait Polri adalah sebuah tantangan besar yang memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Dalam menghadapi periode baru kepemimpinan, Prabowo tidak hanya harus memperbaiki citra Polri tetapi juga merumuskan strategi yang dapat menjadikan institusi ini sebagai pelindung masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, ada harapan agar Polri dapat kembali menjadi lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Reformasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang adil akan menjadi kunci dalam membawa perubahan positif bagi masa depan Polri dan Indonesia secara keseluruhan.
