Jakarta, Maret.id — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember untuk tahun 2027 belum dimulai hingga Senin, 19 Oktober 2026.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember belum siap untuk membahas rancangan anggaran bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
“Sekarang bolanya ada di eksekutif. Kami menunggu eksekutif,” tutur Widarto di Jember.
Ia menjelaskan bahwa meskipun DPRD telah menerima buku RAPBD 2027, pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih belum terlaksana.
Tahapan ini penting sebelum empat komisi DPRD dapat membahas dan menyelaraskan anggaran sesuai dengan bidang masing-masing.
Widarto mengaku tidak mengetahui alasan pasti Pemkab belum memulai pembahasan, namun menduga bahwa Pemkab masih berkonsentrasi pada penyerapann anggaran Perubahan APBD 2026.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar Pemkab segera mempersiapkan pembahasan RAPBD 2027.
Ia berpendapat bahwa proses penyusunan anggaran telah dimulai cukup awal, sehingga masih ada waktu untuk menguji rencana pendapatan dan belanja daerah.
Widarto berharap pembahasan dapat dimulai pada pekan depan.
“Jangan sampai terkesan sembrono. Ketika pembahasan sudah dimulai, baru terkuak banyak hal bahwa pemerintah kelihatan kurang siap,” imbuhnya.
RAPBD Jember 2027 mencakup rencana pendapatan daerah sebesar Rp4,521 triliun dan belanja mencapai Rp5,508 triliun.
Selisih sekitar Rp987 miliar direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan, termasuk perkirakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2026 sebesar Rp200,4 miliar serta pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp786,5 miliar.
Widarto menilai besarnya rencana anggaran tersebut memerlukan pembahasan yang matang.
Ia memperkirakan Silpa 2026 bisa melampaui proyeksi pemerintah.
Sebagai pembanding, ia menyebut Silpa 2025 yang digunakan dalam APBD 2026 telah mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Namun, besaran Silpa 2026 masih merupakan perkiraan yang harus diuji dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Beberapa program yang direncanakan dalam RAPBD 2027 mencakup pembangunan jalan, penerangan jalan umum, pengembangan dua rumah sakit daerah, serta dukungan bagi warga yang belum menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertama agar mengikuti program Kejar Paket.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, telah menyampaikan nota pengantar RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD pada 28 September 2026.
Fraksi-fraksi lalu menyampaikan pandangan umum pada 1 Oktober, sementara jawaban dari bupati baru disampaikan pada 5 Oktober 2026.
Sejak rangkaian paripurna tersebut, pembahasan teknis antara Badan Anggaran dan TAPD belum dilaksanakan hingga 19 Oktober.
Pejabat Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi, menolak memberikan komentar mengenai belum dimulainya pembahasan RAPBD 2027.
Widarto kembali mengingatkan Pemkab untuk menyiapkan program dan perhitungan anggaran secara cermat menjelang pembahasan.
Menurutnya, waktu yang tersedia harus dimanfaatkan agar rancangan anggaran dapat dibahas dengan maksimal.
