Jakarta, Maret.id — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil X (Lamongan-Gresik), Nasyirul Falah Amru, lebih dikenal sebagai Gus Falah, mendesak agar kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) berinisial MM di Desa Meluntur, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, diusut tuntas.
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (17/10/2026) tersebut melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan telah memicu perhatian publik yang signifikan. Gus Falah meminta aparat penegak hukum dan instansi militer untuk melakukan penyelidikan mendalam tanpa pandang bulu demi menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Kasus ini juga menarik respons cepat dari kalangan legislatif, terutama dari mereka yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Gus Falah menekankan bahwa dugaan kekerasan terhadap tenaga pendidik merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sepele.
“Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan bermartabat bagi para guru dan kepala sekolah,” tegasnya. Ia menilai tindakan kekerasan fisik harus disikapi secara tegas melalui jalur hukum.
“Dugaan penganiayaan ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Apabila benar terjadi tindak kekerasan, tindakan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara objektif,” sambung Gus Falah dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (20/10/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. “Prinsip equality before the law wajib diwujudkan melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif,” imbuhnya.
Komitmen moral kelembagaan menuntut agar tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk anggota TNI. “Negara kita adalah negara hukum, sehingga proses hukum yang transparan dan akuntabel adalah keharusan,” ujarnya.
Walaupun mendesak pengusutan secara tuntas, legislatif tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil investigasi resmi dari aparat penegak hukum dan Polisi Militer.
Verifikasi fakta secara cermat sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan peristiwa ini dan untuk mencegah spekulasi liar di masyarakat. Ini penting agar keadilan substantif tercapai bagi korban dan pihak-pihak terkait.
