Puan Maharani Minta Pemerintah Jamin Keselamatan Petugas Karhutla

Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan petugas serta relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kehilangan sejumlah petugas dan relawan saat misi pemadaman harus menjadi momentum evaluasi terhadap standar keselamatan dan prosedur operasional yang ada di lapangan.
Puan menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya para petugas dan relawan yang berjuang memadamkan api. Ia menekankan bahwa pengabdian mereka untuk melindungi masyarakat perlu diimbangi dengan perlindungan yang memadai dari negara. “Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan karhutla,” ujar Puan.
Laporan terbaru mengungkapkan bahwa sembilan petugas dan relawan pemadaman karhutla telah gugur, termasuk tiga orang di Kalimantan Tengah, lima di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan seorang warga bernama Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Selain itu, seorang warga lanjut usia di Samarinda, Kalimantan Timur, juga dilaporkan meninggal saat berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman.
Kejadian tersebut menyoroti pentingnya perlindungan bagi semua yang terlibat dalam penanganan karhutla. Risiko yang dihadapi bukan hanya dari api, tetapi juga kondisi lapangan dan paparan asap. “Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan,” tutur Puan.
Ia mengingatkan bahwa petugas dan relawan berangkat untuk menyelamatkan masyarakat dengan harapan dapat kembali ke keluarga. Oleh karena itu, keselamatan mereka menjadi aspek penting dalam setiap operasi pemadaman. “Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Puan juga mengajak pemerintah untuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman karhutla, khususnya yang berhubungan dengan keselamatan personel. Evaluasi ini dianggap krusial agar penanganan kebakaran dapat berlangsung efektif tanpa mengabaikan risiko yang ada.
“Perlindungan perlu menjadi bagian dari kesiapan operasi, termasuk penerapan prosedur keselamatan dan perhatian terhadap kesehatan mereka yang bertugas di lapangan,” tegas Puan.
Menurutnya, petugas dan relawan pemadaman karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi keselamatan masyarakat. “Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari negara,” pungkasnya.
Ia berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penyelamatan warga, tetapi juga memastikan bahwa setiap petugas dan relawan mendapatkan perlindungan yang layak selama menjalankan tugas kemanusiaan.





