Jakarta, Maret.id — Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel melakukan kejahatan perang setelah serangkaian serangan yang disebut menewaskan puluhan warga sipil, termasuk 254 anak-anak.
Tuduhan itu disampaikan Wakil Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gholamhossein Darzi, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Darzi menegaskan bahwa Iran merupakan korban dalam konflik ini dan bukan pihak yang memulai agresi terhadap negara lain.
Menurut Darzi, serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel secara sistematis menargetkan kawasan permukiman serta berbagai fasilitas sipil penting.
Tuduhan Serangan terhadap Infrastruktur Sipil
Darzi menyebutkan sekolah, rumah sakit, bandara, fasilitas energi dan infrastruktur sipil lainnya sebagai sasaran yang terdampak.
Ia menuduh bahwa pola serangan tersebut menunjukkan niat untuk melemahkan kehidupan sipil dan fasilitas publik yang dilindungi hukum perang.
Bukti Visual yang Diperlihatkan di Sidang
Dalam pernyataannya di hadapan anggota Dewan Keamanan, Darzi memperlihatkan foto-foto anak-anak yang menurutnya tewas akibat serangan tersebut.
Ia mengatakan foto-foto itu hanya merepresentasikan sebagian kecil dari total 254 anak yang diklaim tewas dalam gelombang serangan itu.
Tuntutan Pertanggungjawaban
Wakil Duta Besar Iran menuntut agar mereka yang memerintahkan dan melaksanakan serangan itu dimintai pertanggungjawaban di depan mekanisme internasional.
“Ia menegaskan bahwa pelaku, perintahnya, dan pihak-pihak yang mendukung kejahatan keji ini harus diadili, bukan dibiarkan tanpa hukuman,” ujar Darzi di forum Dewan Keamanan.
Darzi juga mengkritik upaya Amerika Serikat untuk menggambarkan diri sebagai pihak yang dirugikan dalam konflik, sementara menurut Iran tindakan militer kedua negara telah menyebabkan korban sipil yang besar.
Kritik tersebut menambah ketegangan diplomatik di dalam Dewan Keamanan, di mana perbedaan pandangan antarnegara anggota sering menghambat langkah kolektif.
Para diplomat dan pengamat menilai tuduhan semacam ini dapat memicu permintaan resmi untuk penyelidikan independen berdasarkan hukum humaniter internasional.
Namun, realisasi penyelidikan semacam itu bergantung pada konsensus dan dukungan politik di Dewan Keamanan serta mekanisme internasional terkait.
Isu pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hak asasi dan hukum perang biasanya menimbulkan perdebatan panjang antara negara-negara yang menolak intervensi dan mereka yang menuntut akuntabilitas internasional.
Para analis menyatakan bahwa klaim Iran kemungkinan akan memicu perdebatan lebih luas tentang perlindungan penduduk sipil dan penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata.
Sidang Dewan Keamanan tersebut menyoroti kembali ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang langkah selanjutnya dari komunitas internasional.
Sejauh ini, belum ada respons resmi rinci dari perwakilan AS atau Israel yang dipublikasikan dalam forum tersebut terkait tuduhan yang dilontarkan oleh perwakilan Iran.
