Jakarta, Maret.id — Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla hadir sebagai pembicara kunci dalam konferensi bertajuk “In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East” yang digelar di Ankara, Turki. Hadir dalam forum internasional tersebut, JK memaparkan pengalaman dan pelajaran dari proses rekonsiliasi di Aceh sebagai bahan pembelajaran bagi upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Negara Harus Ambil Inisiatif Perdamaian
Jusuf Kalla menegaskan bahwa konflik domestik pada dasarnya terdiri dari dua klasifikasi yakni konflik horizontal dan konflik vertikal. Menurutnya, negara wajib mengambil inisiatif negosiasi dan menurunkan ego untuk mendekati semua pihak yang bertikai agar tercapai solusi damai.
JK menjelaskan konflik horizontal sebagai benturan antar kelompok masyarakat sedangkan konflik vertikal muncul ketika sebagian pihak mengangkat senjata melawan negara. Ia menilai bahwa tanpa keterlibatan aktif pemerintah, potensi rekonsiliasi akan sulit terwujud karena kepentingan pemimpin kelompok sering memperpanjang konflik.
Aceh sebagai Contoh Rekonsiliasi Berhasil
Dalam pemaparannya, JK menekankan Aceh sebagai kisah sukses transformasi dari daerah konflik bersenjata menjadi masyarakat yang relatif damai dan harmonis. Ia menyoroti bahwa keberhasilan ini bukan sekadar hasil persetujuan politik semata melainkan juga penataan ekonomi dan pembagian sumber daya yang lebih adil.
JK mengingatkan bahwa akar banyak konflik bukanlah masalah agama melainkan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Contoh yang ia sebut adalah Aceh yang kaya sumber daya namun mengalami kemiskinan, sehingga penyelesaian konflik menyertakan klausul bagi hasil yang memberi ruang ekonomis bagi kesejahteraan rakyat.
Model dan Paradigma Resolusi Konflik
Sesi yang membahas model dan paradigma resolusi konflik menampilkan nama-nama dari berbagai latar belakang seperti Prof. Talha Kose yang disebut sebagai Direktur Akademi Intelijen Negara Turki serta Muhammad Bhabha, yang diperkenalkan sebagai mantan anggota parlemen dan penasihat perdamaian dari Afrika Selatan. Diskusi berfokus pada mekanisme rekonsiliasi, negosiasi inklusif, serta langkah-langkah pemerintah untuk membangun kontrak sosial baru yang lebih berkelanjutan.
Para panelis menyoroti pentingnya pendekatan tailor-made yang menyesuaikan solusi dengan konteks lokal dan sejarah konflik setiap daerah. Mereka juga menggarisbawahi peran mediasi internasional dan pertukaran pengalaman antarnegara dalam mempercepat proses rekonsiliasi yang efektif.
Pengalaman Aceh, menurut JK dan sebagian pembicara lain, dipandang relevan karena berhasil menggabungkan aspek politik, hukum, dan ekonomi dalam satu paket perdamaian. Selain itu, komitmen pihak-pihak terkait terhadap implementasi perjanjian damai disebut sebagai faktor penentu keberlangsungan perdamaian pasca-konflik.
Pembicaraan di Ankara diharapkan memberi masukan praktis bagi pemerintah Turki yang sedang mengeksplorasi upaya rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok Kurdi di beberapa negara tetangga. Para peserta forum menyepakati bahwa dialog terbuka, pengakuan atas keluhan struktural, dan solusi ekonomi yang adil merupakan fondasi penting bagi perdamaian.
Penutup acara menekankan bahwa tanpa pengurangan ego kepentingan politik dan tanpa langkah konkret redistribusi sumber daya, peluang konflik kembali merebak tetap tinggi. Forum juga merekomendasikan pembentukan mekanisme pemantauan implementasi perdamaian yang melibatkan pihak lokal, pemerintah, dan pemangku kepentingan internasional.
Dengan menyajikan pelajaran dari Aceh, para pembicara berharap upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah dapat dirancang lebih inklusif dan sensitif terhadap akar masalah. Kesimpulan utama dari konferensi ini adalah bahwa rekonsiliasi yang sukses memerlukan keberanian politik, kebijakan ekonomi yang adil, serta konsistensi dalam pelaksanaan kesepakatan.
