Jakarta, Maret.id — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyarankan pengalaman penyelesaian konflik Aceh sebagai rujukan bagi upaya perdamaian antara Pemerintah Turki dan kelompok Kurdi. Saran itu disampaikan JK saat menjadi salah satu pembicara pada konferensi internasional bertajuk “In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East” yang digelar di Ankara, Turki, pekan ini.
Saran untuk Pendekatan Perdamaian di Turki
JK menekankan bahwa konflik berkepanjangan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan militer. Menurutnya, penyelesaian harus melibatkan negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan penyelesaian akar masalah yang menyebabkan konflik.
Usulan Amnesti dan Reintegrasi
Dalam sesi yang membahas pengalaman Turki menangani konflik dengan kelompok Kurdi, JK mengusulkan agar Pemerintah Turki mempertimbangkan pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis. Ia menilai amnesti membuka jalan bagi mantan kombatan untuk kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan normal melalui program reintegrasi.
Peran Mediator dan Pendekatan Personal
JK juga menekankan pentingnya pendekatan personal kepada pemimpin kelompok perlawanan sebagai langkah membangun komunikasi dan kepercayaan. Ia mengatakan mediator yang netral dan dipercaya kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi proses negosiasi yang efektif.
JK menegaskan, “Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan?” Pernyataan ini menegaskan fokusnya pada jaminan keamanan dan kesempatan memulai kembali bagi mantan pejuang.
Pengalaman Aceh di Panggung Internasional
Pengalaman Aceh yang berujung pada kesepakatan Helsinki pada Agustus 2005 dihadirkan sebagai contoh konkret dalam konferensi tersebut. JK memaparkan bahwa setelah perjanjian Helsinki, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendapat kesempatan reintegrasi melalui kebijakan amnesti dan program-program pemulihan sosial.
Pada hari pertama konferensi, peserta menyaksikan pemutaran film The Last Accord yang mengangkat perjalanan proses perdamaian Aceh. Dalam sesi khusus setelah pemutaran, JK tampil bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal untuk membahas pengalaman perundingan Helsinki dan dinamika yang mengarah pada akhir konflik.
JK menyoroti bahwa kunci keberhasilan adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan mencari jalan tengah. Ia mengatakan pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian mungkin dicapai bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun apabila ada komitmen politik dan mekanisme reintegrasi.
Relevansi bagi Konflik Lain
Pembicaraan JK di Ankara berusaha mengaitkan pelajaran Aceh dengan konteks Timur Tengah, khususnya dinamika antara Turki dan komunitas Kurdi. Ia menyarankan agar solusi yang menitikberatkan pada dialog, amnesti terencana, dan rehabilitasi sosial dapat menjadi alternatif bagi pendekatan yang semata-mata mengandalkan kekuatan militer.
Para panelis dan peserta konferensi turut mendiskusikan peran organisasi internasional dan lembaga pemerintahan lokal dalam mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan. Forum ini membuka ruang bagi pertukaran pengalaman lintas negara dan pembelajaran praktis mengenai rekonsiliasi pascakonflik.
Dengan menghadirkan pengalaman Indonesia, JK berharap strategi perdamaian yang inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial dapat menjadi inspirasi bagi upaya penyelesaian konflik di wilayah lain. Pernyataan dan rekomendasinya diharapkan memberi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, mediator, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses perdamaian.
