Waspada: Ketegangan Geopolitik Memicu Krisis, Setiap 14 Menit Warga Sipil Tewas!
Jakarta, Maret.id — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaparkan data mengerikan bahwa rata-rata satu warga sipil tewas setiap 14 menit sepanjang 2025 akibat konflik bersenjata yang berkecamuk di berbagai belahan dunia. Laporan itu, menurut keterangan yang dipaparkan pada Kamis (21/5/2026), menempatkan krisis kemanusiaan global pada titik kegawatdaruratan yang membutuhkan respons internasional segera.
Statistik Kematian Sipil dan Pernyataan PBB
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Operasi dan Advokasi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Edem Wosornu, dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang perlindungan warga sipil. Wosornu menegaskan bahwa angka yang dipublikasikan hanya permukaan dari kondisi riil di lapangan dan bahwa jumlah korban sesungguhnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Wosornu menyoroti sejumlah titik konflik dengan dampak korban yang berat seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan, Ukraina, dan wilayah Palestina yang diduduki. “Kita tahu bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi, di Republik Demokratik Kongo, di Sudan, di Ukraina, di wilayah Palestina yang diduduki, dan di tempat lain,” ujarnya dalam forum tersebut.
Dampak pada Anak-anak dan Perempuan
Laporan PBB menyoroti meningkatnya korban anak-anak dan perempuan yang tewas, terluka, dan terpaksa mengungsi dalam skala luas. PBB juga mencatat kekerasan seksual yang kini semakin sering digunakan sebagai taktik perang, menghancurkan kehidupan dan keamanan kaum perempuan di zona konflik.
Krisis kemanusiaan yang meluas telah membuat ruang lingkup perlindungan anak dan perempuan menjadi sangat rapuh dan membutuhkan intervensi perlindungan khusus. Para pemangku kepentingan internasional diminta memperkuat layanan psikososial, perlindungan hukum, dan akses layanan kesehatan reproduksi di area terdampak.
Kerusakan Infrastruktur dan Ancaman Kelaparan
Selain korban jiwa, konflik menimbulkan kehancuran fasilitas publik vital seperti rumah tinggal, sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit termasuk bangsal bersalin. Kerusakan ini memperburuk akses layanan dasar dan menggagalkan upaya penyelamatan serta pemulihan masyarakat lokal.
PBB memperingatkan bahwa taktik pengepungan dan praktik yang mengakibatkan kelaparan sengaja telah memicu bencana kelaparan massal di beberapa wilayah. Kondisi tersebut diperparah oleh rusaknya sistem air, jaringan transportasi, pasar, dan sektor produksi pangan, sehingga menempatkan jutaan orang berisiko kelaparan.
Risiko bagi Pekerja Kemanusiaan dan Kegagalan Penegakan Hukum
Sektor logistik dan bantuan kemanusiaan kini menghadapi tantangan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan banyak rute bantuan terhambat dan fasilitas distribusi diserang. PBB mencatat bahwa lebih dari 1.000 personel kemanusiaan tewas di medan konflik dalam tiga tahun terakhir ketika mencoba menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Organisasi internasional itu kembali mengingatkan bahwa hukum perang telah dirancang untuk melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan, namun penerapannya kerap gagal. “Perang memiliki aturan yang berlaku untuk semua pihak yang berkonflik. Masalahnya bukanlah kurangnya hukum. Masalahnya adalah kegagalan untuk menegakkan hukum tersebut secara konsisten, terkikisnya akuntabilitas dan ketidakaktifan, bahkan di hadapan kekejaman,” tegas Wosornu, menyerukan penegakan hukum dan akuntabilitas yang lebih kuat.
Upaya komunitas internasional dan negara-negara anggota PBB di Dewan Keamanan diharapkan segera menerjemahkan pernyataan tersebut menjadi langkah konkret. Tanpa tindakan nyata, menurut para pejabat PBB, korban sipil akan terus bertambah dan jangkauan krisis kemanusiaan akan semakin meluas.
