Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyatakan keprihatinan terhadap lambatnya realisasi tambahan anggaran untuk pemulihan kawasan hutan di daerah yang terdampak bencana. Hingga Mei 2026, anggaran tersebut belum terlaksana, mengakibatkan upaya perbaikan lingkungan yang sangat dibutuhkan belum dapat dilakukan.
Deforestasi yang Mengkhawatirkan
Alex mengungkapkan bahwa mengatasi kerusakan hutan tidak bisa diandalkan hanya dengan harapan atau doa. Menurut data dari Kementerian Kehutanan tahun 2025, deforestasi neto di Sumatera telah mencapai 78.030,6 hektar. Angka ini menunjukkan bahwa luas lahan hutan yang mengalami deforestasi jauh lebih besar daripada lahan yang berhasil direforestasi.
Apa yang disampaikan oleh Ketua PDIP Sumatera Barat tersebut menggambarkan situasi yang mendesak. Fenomena ini menunjukkan betapa eksploitasi hutan di Sumatera telah jauh melampaui upaya untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebelumnya ada.
Analisis Tren Bencana
Data dari Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga 2025, ada peningkatan signifikan pada kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor. Di periode 2008-2013, tercatat 780 kejadian bencana, sementara dari tahun 2014-2019 angka itu meningkat menjadi 882 kejadian.
Yang lebih memprihatinkan, total kejadian bencana dalam lima tahun terakhir ini melonjak hingga lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian. Peningkatan tajam ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan berkontribusi pada meningkatnya frekuensi bencana.
Panggilan untuk Tindakan
Alex Indra Lukman mengingatkan bahwa sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila, berdoa harus dipadukan dengan tindakan nyata. Ia menekankan bahwa negara tidak bisa hanya mengandalkan doa semata untuk mengatasi masalah ini. “Jika tidak ada intervensi dari pemerintah untuk pemulihan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kita sama saja menunggu datangnya malapetaka berikutnya,” tegasnya.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya tindakan proaktif dari pemerintah dan masyarakat dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebuah langkah tegas dibutuhkan agar bencana tidak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kawasan Sumatera.
DPR: Pemulihan Hutan Terhambat Anggaran Tambahan Kemenhut
Pendahuluan
Pemulihan hutan di Indonesia menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Namun, dampak perubahan iklim, penebangan liar, serta kebakaran hutan mengancam ekosistem hutan di Tanah Air. Dalam rangka menanggulangi masalah ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) telah merencanakan berbagai program pemulihan hutan. Sayangnya, keterbatasan anggaran tambahan menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaannya.
Kendala Anggaran
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, para anggota DPR menyoroti masalah terkait anggaran tambahan Kemenhut. Meski pemerintah telah menyediakan sejumlah anggaran untuk pemulihan hutan, angka yang dialokasikan sering kali tidak memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini membuat program-program pemulihan hutan, seperti reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis, terhambat.
Anggota DPR mengingatkan bahwa pemulihan hutan bukan hanya tanggung jawab Kemenhut semata, tetapi juga melibatkan masyarakat, instansi pemerintah lainnya, dan sektor swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan dukungan anggaran yang lebih besar agar inisiatif pemulihan hutan dapat berjalan secara efektif.
Dampak dari Kendala Anggaran
Keterbatasan anggaran tidak hanya menghambat program pemulihan hutan tetapi juga berdampak pada kemampuan institusi terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan. Tanpa adanya dana yang cukup, Kemenhut kesulitan untuk melakukan monitoring terhadap kawasan hutan yang rawan terhadap penebangan liar atau kebakaran hutan.
Dampak lebih luas dari kurangnya pemulihan hutan adalah peningkatan risiko bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, yang dapat merugikan masyarakat serta ekosistem. Hutan yang sehat berfungsi sebagai penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, dan pengatur tata air, sehingga kerusakan hutan dapat berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Solusi dan Rekomendasi
Sebagai langkah ke depan, anggota DPR mendorong Kemenhut untuk mengajukan proposal anggaran yang lebih realistis dan komprehensif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemulihan hutan. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proyek reboisasi, sehingga mereka dapat merasakan langsung manfaatnya.
Selain itu, dibutuhkan inovasi dalam penggalangan dana, baik melalui skema pembiayaan berkelanjutan, seperti green bonds, maupun kolaborasi dengan lembaga internasional yang peduli terhadap isu lingkungan. Upaya edukasi dan pelibatan masyarakat dalam konservasi hutan juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga hutan.
Kesimpulan
Pemulihan hutan merupakan tugas yang tidak bisa ditunda. Keterbatasan anggaran Kemenhut menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan program-program vital ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih kuat dari berbagai pihak untuk memastikan pemulihan hutan berjalan lancar dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. DPR dan Kemenhut, bersama dengan elemen masyarakat lainnya, harus bersinergi dalam menciptakan kebijakan dan program yang efektif untuk melestarikan hutan Indonesia demi generasi mendatang.
