Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Denny JA menyatakan bahwa inti pidato Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tidak miskin karena kurangnya sumber daya alam, melainkan karena kekayaan negara yang terlalu lama bocor ke luar negeri. Dalam keterangan resminya, Denny JA mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan paradoks terbesar Indonesia, di mana negeri yang kaya masih memiliki rakyat yang belum bisa menikmati kekayaan tersebut secara adil.
Paradoks Ekonomi Indonesia
Denny mengibaratkan Indonesia seperti rumah besar yang beratap emas, tetapi memiliki lantai yang bocor di berbagai sudut. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia berusaha mengadopsi model ekonomi nasionalistik yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Negara diharapkan kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, tetapi memastikan pasar berjalan sesuai dengan kepentingan nasional.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah di mana pasar tetap hidup dan negara hadir untuk melindungi kekayaan nasional agar tidak terus melenceng,” tulis Denny. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa selama 22 tahun Indonesia mengalami surplus perdagangan sekitar USD 436 miliar, tetapi sekitar USD 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri. Jika dirata-ratakan, kebocoran ini mencapai sekitar USD 15,6 miliar per tahun, atau setara dengan Rp265 triliun.
Pentingnya Tata Kelola yang Baik
Denny juga merujuk pada estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang mencapai USD 908 miliar. Data tersebut disampaikan Denny merujuk pada pidato resmi Prabowo yang dilakukan pada 20 Mei 2026, yang mengambil referensi dari catatan BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan selama dua dekade terakhir. Dia menegaskan, “Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini adalah lubang besar dalam struktur ekonomi nasional.”
Menyinggung tentang arah ekonomi yang diusung Prabowo, Denny menilai sangat sejalan dengan konsep developmental state yang diterapkan di Asia Timur. Dia menggarisbawahi keberhasilan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dalam menjadi negara industri maju, yang tidak hanya bergantung pada pasar bebas, tetapi juga keterlibatan aktif negara dalam menentukan sektor strategis dan melindungi industri nasional.
“Negara-negara tersebut tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan memimpin industri dengan visi jangka panjang,” ungkap Denny. Namun, ia juga memberi peringatan bahwa keberhasilan model Asia Timur tidak hanya bergantung pada kekuatan negara. Ketersediaan birokrasi yang meritokratik, profesional, dan berorientasi hasil, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Membangun Fondasi Baru untuk Indonesia
Denny mengingatkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika diterapkan secara transparan dan menggunakan teknologi digital. Tanpa itu, dia khawatir kebocoran yang ada tidak akan teratasi, melainkan hanya berpindah dari swasta gelap ke birokrasi gelap. Selain itu, ia menyoroti risiko besar jika nasionalisme ekonomi dilaksanakan tanpa tata kelola yang sehat, dengan merujuk contoh negara-negara seperti Venezuela dan Nigeria yang gagal meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah.
“Pelajaran dari dunia sangat jelas: negara yang kuat tanpa integritas dapat berubah menjadi predator, sedangkan negara yang kuat dan kompeten bisa menjadi pemimpin peradaban,” tegas Denny. Dia menegaskan bahwa pidato Prabowo akan dikenang jika benar-benar menghasilkan tata kelola yang baik, bukan hanya sekadar retorika politik.
Denny menggarisbawahi, “Kekayaan tanpa institusi hanya akan menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi akan menjadi slogan kosong, dan negara yang kuat tanpa akuntabilitas adalah sebuah bahaya.” Dia percaya bahwa jika negara bisa menutup kebocoran dan memimpin industrialisasi dengan cara yang tepat, Indonesia bisa memasuki era baru dalam sejarahnya.
“Jika itu tercapai, Prabowo akan meletakkan fondasi baru bagi Indonesia dan akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” pungkas Denny JA.
Prabowo Bisa Jadi Bapak Kemandirian Bangsa Jika Berhasil Kelola Ekonomi Nasional
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, selalu memiliki cita-cita untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Dalam konteks ini, nama Prabowo Subianto sering kali muncul sebagai sosok yang mampu memberikan arah baru dalam pengelolaan ekonomi nasional. Jika berhasil, ia bisa menjadi “Bapak Kemandirian Bangsa” di era modern ini.
Potensi Prabowo di Bidang Ekonomi
Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan seorang pengusaha, Prabowo memiliki pengalaman di sektor publik dan swasta. Pemahaman dan pengetahuannya tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia menjadi dasar yang kuat untuk strategi yang lebih baik di masa depan. Ia telah mengidentifikasi beberapa sektor yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi, seperti pertanian, industri, dan pariwisata.
Ia menggarisbawahi pentingnya kemandirian dalam produksi pangan dan barang-barang vital, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor. Program-program yang mendukung pertanian berkelanjutan dan inovasi di bidang teknologi pertanian menjadi fokus yang perlu ditingkatkan. Melalui kebijakan yang mendukung petani lokal dan pengusaha kecil, Prabowo dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyusun Kebijakan yang Berorientasi pada Kemandirian Ekonomi
Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, Prabowo harus fokus pada pembuatan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan jasa, penguatan sistem pendidikan vokasi, serta peningkatan akses terhadap modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Penting juga bagi Prabowo untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Korupsi yang merugikan perekonomian harus diberantas secara tegas. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, ia dapat menarik perhatian investor baik domestik maupun asing, yang selanjutnya dapat membantu memperkuat perekonomian nasional.
Sinergi dengan Rakyat
Untuk menjadi pemimpin yang efektif, Prabowo perlu membangun sinergi dengan rakyat. Ini berarti mendengarkan dan memahami aspirasi mereka serta melibatkan mereka dalam setiap langkah pembangunan. Program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek harus diutamakan. Semangat gotong royong yang kental dalam masyarakat Indonesia dapat dijadikan modal sosial untuk mendorong kemajuan ekonomi.
Tantangan yang Dihadapi
Tentu saja, perjalanan menuju kemandirian ekonomi tidak akan mudah. Prabowo akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika politik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian global. Meski demikian, dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, ia dapat mengatasi berbagai rintangan tersebut.
Salah satu kunci keberhasilan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi. Transformasi digital di sektor ekonomi dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai lapangan.
Kesimpulan
Jika Prabowo Subianto berhasil dalam mengelola ekonomi nasional dengan fokus pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, tidak mustahil baginya untuk diakui sebagai “Bapak Kemandirian Bangsa.” Dengan menggali potensi lokal dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat, Indonesia dapat menjelma menjadi bangsa yang kuat dan mandiri di kancah global. Ini adalah tantangan besar, namun dengan tekad dan kepemimpinan yang tepat, cita-cita tersebut dapat terwujud.
