Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Handi Risza mengungkapkan dukungan terhadap komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengembalikan sistem ekonomi Indonesia ke tatanan Pasal 33 UUD 1945. Menurut Handi, langkah ini menunjukkan bahwa Presiden menyadari pentingnya ekonomi tidak hanya sebagai urusan teknokratik, tetapi sebagai arena politik yang harus dikelola dengan baik.
Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2027
PKS menyambut baik rencana pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027, serta target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen dan pengangguran menjadi 4,3 hingga 4,87 persen.
“Semua target tersebut mencerminkan tekad pemerintah yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan,” jelas Handi dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Mei 2026. Meskipun Handi mendukung sepenuhnya rencana tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap beberapa kondisi yang perlu diperbaiki.
Kendalanya dan Strategi yang Perlu Diterapkan
Handi menilai bahwa target pertumbuhan tersebut tampak sangat optimis, terutama di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Ia mengatakan, proyeksi pemerintah mengenai nilai tukar rupiah yang diperkirakan berada pada level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS menunjukkan adanya tekanan eksternal yang harus diatasi.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Selain itu, ia menekankan perlunya mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru, karena selama ini perekonomian Indonesia masih tergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.
Handi menambahkan bahwa meskipun hilirisasi menjadi tema yang sering dibicarakan, tanpa adanya strategi industrialisasi yang jelas, hal ini bisa berisiko hanya memperkuat ekonomi ekstraktif daripada menciptakan basis manufaktur berteknologi tinggi.
Pentingnya Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan
Dalam konteks kebijakan fiskal, Handi menyatakan bahwa perlu ada keselarasan antara program prioritas dan kapasitas fiskal negara. Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen dari PDB dan pendapatan negara hanya 11,82 hingga 12,4 persen, ruang fiskal menjadi sangat sempit.
“Tanpa reformasi perpajakan yang serius, kita akan kesulitan untuk menjaga disiplin fiskal secara berkelanjutan,” tegasnya. PKS mendukung upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, tetapi Handi mengingatkan bahwa rasio gini perlu ditargetkan turun ke angka 0,362 hingga 0,367.
Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat pekerjaan rumah besar untuk melakukan distribusi hasil pertumbuhan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasilnya. Jika struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok oligopolistik, maka pertumbuhan tinggi tidak akan menghasilkan pemerataan yang diharapkan.
Handi juga menyarankan agar program ekspansi fiskal disertai dengan jaminan atas kualitas belanja. Pernyataan tersebut merujuk pada tantangan yang selama ini dihadapi, seperti inefisiensi dan kebocoran, yang berpotensi mengurangi dampak positif dari kebijakan fiskal.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF juga diapresiasi PKS, karena menunjukkan bahwa agenda fiskal kini menjadi bagian dari politik nasional. Penekanan pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan rakyat penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan ke depan.
Handi menegaskan bahwa tantangan selanjutnya adalah membangun kredibilitas implementasi dari rencana pemerintah. APBN harus menjadi alat yang efektif untuk transformasi ekonomi, memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, serta mengurangi ketimpangan sosial.
“Jika tidak, semua target besar dalam KEM-PPKF hanya akan menjadi angka yang indah di atas kertas tanpa dampak nyata bagi rakyat. Kita menunggu tindak lanjutnya dalam Pidato Presiden tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti,” tutup Handi.
Target Ekonomi Prabowo Harus Dibarengi Implementasi Konkret
Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar di kawasan Asia Tenggara, menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tokoh sentral dalam percaturan politik dan ekonomi Indonesia adalah Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan merupakan calon presiden dalam pemilu mendatang. Target-target ekonomi yang ambisius telah dicanangkan, namun tantangan nyata terletak pada implementasi konkret dari strategi-strategi tersebut.
Visi Ekonomi Prabowo
Prabowo Subianto, melalui kampanye-kampanyenya, sering kali menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai forum, ia menyampaikan visi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing. Namun, semua visi dan janji tersebut haruslah diiringi dengan perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Tantangan yang Dihadapi
Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan target-target ekonomi adalah infrastruktur yang belum memadai. Meskipun pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, masih banyak daerah yang terisolasi dan tidak memiliki akses yang baik ke pasar. Tanpa infrastruktur yang kuat, akan sulit bagi pelaku ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), untuk berkembang. Oleh karena itu, program-program yang berkaitan dengan pengembangan infra-rstruktur perlu diprioritaskan dan dilaksanakan dengan efektif.
Kebijakan yang Berorientasi pada Rakyat
Untuk mewujudkan target-target ekonomi, kebijakan yang berorientasi pada rakyat harus menjadi prioritas. Hal ini termasuk program-program yang mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan agar angkatan kerja dapat bersaing di era digital. Di samping itu, dukungan terhadap UKM melalui akses ke pembiayaan, pemasaran, dan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Implementasi dan Akuntabilitas
Implementasi adalah kunci dari semua strategi yang dibicarakan. Target-target ekonomi yang ambisius harus dialokasikan dengan sumber daya yang memadai dan dijadwalkan dengan jelas. Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang baik, akan sulit untuk mengevaluasi apakah target-target tersebut telah tercapai. Oleh karena itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta laporan berkala mengenai perkembangan program-program yang dilaksanakan menjadi sangat penting.
Pemanfaatan Teknologi
Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi merupakan faktor penentu dalam mencapai target ekonomi. Prabowo dan timnya diharapkan mampu mendorong adopsi teknologi dalam sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Melalui digitalisasi, efisiensi dapat ditingkatkan, produksi dapat ditingkatkan, dan akses pasar juga dapat diperluas. Ini semua akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata.
Kesimpulan
Target-target ekonomi yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang nyata, implementasi konkret dari kebijakan-kebijakan tersebut sangatlah penting. Hanya dengan mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan infrastruktur, dan membuat kebijakan yang berorientasi pada rakyat, Indonesia dapat mencapai target-target yang diinginkan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, visi tersebut bukan hanya sekadar impian, tetapi dapat menjadi kenyataan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
