RI Dorong PBB dan Dewan Keamanan Bereformasi, Waspada Terhadap Gangguan Stabilitas Global!
Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan agar organisasi internasional itu tetap relevan menghadapi tantangan abad ke-21. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa, 26 Mei 2026.
Seruan Reformasi dari Jakarta
Sugiono menegaskan Indonesia mendesak perubahan tata kelola multilateral untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan geopolitik dan dinamika global. Ia menyebut reformasi itu penting agar suara negara-negara berkembang tidak lagi terpinggirkan.
Sugiono mengingatkan bahwa PBB lahir pasca-Perang Dunia II dan sejak saat itu kondisi dunia telah berubah signifikan. Karena itu, struktur dan mekanisme PBB perlu disesuaikan dengan realitas baru di tingkat global.
Isu Veto dan Representasi Dewan Keamanan
Dalam pertemuan tersebut Sugiono juga menyoroti mekanisme veto yang kerap menghambat penanganan isu-isu penting. Menurutnya, banyak kekhawatiran dan kepentingan Global South yang tidak mendapat representasi memadai akibat praktik veto tersebut.
Ia mencontohkan terdapat sejumlah regional dan titik konflik yang belum terakomodasi secara efektif dalam mekanisme saat ini. Sugiono menyatakan bahwa tanpa perubahan, PBB berisiko kehilangan legitimasi dan kapasitasnya untuk menciptakan perdamaian.
Sinergi dengan Negara Lain
Indonesia, lanjutnya, tidak berdiri sendiri dalam mendorong agenda reformasi tersebut karena sejumlah negara juga menyuarakan keprihatinan serupa. Sugiono mengatakan pesan yang datang dari berbagai delegasi relatif seragam yakni menguatkan PBB agar mampu merespons dinamika global.
Pemerintah Indonesia berharap reformasi dapat menghasilkan representasi yang lebih adil di Dewan Keamanan dan memperkaya kapasitas institusi PBB. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan organisasi internasional itu relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik lintas negara.
Sugiono menegaskan bahwa inti pembentukan PBB adalah menjaga perdamaian antarbangsa, oleh karena itu reformasi harus diarahkan pada pemenuhan tujuan tersebut. Ia menambahkan bahwa perbaikan struktur harus mencerminkan kondisi geopolitik sekarang agar mandat perdamaian dapat dijalankan lebih baik.
Pernyataan Sugiono kepada wartawan pada Kamis, 28 Mei 2026, menekankan bahwa Indonesia ingin PBB tidak kehilangan relevansinya, melainkan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyerukan dialog konstruktif dan proses reformasi yang inklusif.
Langkah Indonesia ini dipandang sebagai bagian dari upaya kolektif negara-negara Global South untuk memperbaiki tata kelola dunia. Diskusi di tingkat tinggi seperti debat Dewan Keamanan diharapkan membuka jalan bagi perubahan yang nyata dan berkelanjutan.
