Jakarta, Maret.id — Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Palestinian National Initiative, mengecam rencana yang disebut akan membuat Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Gaza pasca pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kritik atas klaim pengambilalihan wilayah
Barghouti menilai klaim tersebut berarti berakhirnya retorika gencatan senjata yang selama ini dinyatakan masih berlaku di wilayah Gaza. Ia menganggap langkah itu sebagai penghinaan terhadap upaya deeskalasi yang dijalankan oleh berbagai pihak internasional.
Catatan pelanggaran gencatan senjata
Menurut Barghouti, Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata lebih dari 3.000 kali sejak kesepakatan itu diberlakukan pada Oktober lalu. Angka-angka itu disampaikan sebagai bagian dari kritik menyeluruh terhadap implementasi gencatan senjata dan perilaku militer di lapangan.
Korban jiwa dan dampak kemanusiaan
Ia menyatakan bahwa serangkaian serangan yang disebut terjadi sejak kesepakatan menghasilkan sedikitnya 930 korban tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka. Pernyataan ini menyoroti kondisi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza akibat operasi militer dan hambatan distribusi bantuan.
Barghouti juga menuding bahwa komitmen terkait distribusi bantuan kemanusiaan tidak dipenuhi oleh pihak Israel. Ia mengklaim bahwa bantuan yang sampai ke wilayah-wilayah terdampak tidak mencapai 30 persen dari jumlah yang disepakati dalam perjanjian.
Ancaman eskalasi konflik dan pengusiran paksa
Dalam penilaiannya, perkembangan terakhir menunjukkan adanya persiapan untuk menghidupkan kembali perang besar di Gaza. Barghouti bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu mengarah pada upaya pengusiran paksa penduduk dari wilayah mereka.
Ia memperingatkan bahwa eskalasi semacam itu akan memperburuk krisis kemanusiaan dan menimbulkan gelombang pengungsi baru. Pernyataan ini juga menekankan perlunya perhatian internasional yang lebih kuat untuk menahan potensi tindakan yang mengancam warga sipil.
Respons internasional yang dinantikan
Hingga kini, menurut Barghouti, belum ada respons resmi dari pemerintah Amerika Serikat atas perkembangan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan harapan kelompok Palestina agar komunitas internasional mengintervensi untuk mencegah langkah yang dianggap merugikan rakyat Gaza.
Para pengamat menyatakan bahwa pernyataan seperti ini dapat memicu diplomasi intensif dari negara-negara kawasan dan organisasi internasional. Tuntutan akan transparansi dan pemenuhan komitmen kemanusiaan menjadi kunci dalam upaya meredam ketegangan di lapangan.
Barghouti menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional dan perlindungan terhadap warga sipil. Ia menyerukan agar kesepakatan gencatan senjata dipatuhi sepenuhnya dan akses bantuan kemanusiaan dijamin tanpa hambatan.
Komentar-komentar yang disampaikan oleh pemimpin organisasi Palestina ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Israel untuk segera menjelaskan niat dan tindakan militernya. Situasi di Gaza tetap menjadi sorotan utama dengan implikasi politik dan kemanusiaan yang luas.
Pengamat politik dan kemanusiaan menilai bahwa perkembangan ini membutuhkan respons terkoordinasi dari aktor-aktor internasional. Tanpa langkah nyata untuk memperbaiki akses bantuan dan menahan praktik militer yang merugikan warga sipil, risiko krisis yang lebih dalam akan terus meningkat.
