Jakarta, Maret.id —Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Jakarta, yang turut mencerminkan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global. Pernyataan tersebut menjadi titik awal bagi penjelasan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, mengenai pendekatan diplomasi Presiden yang dinilai membawa keuntungan strategis bagi negara.
Keunikan Diplomasi Presiden
Qodari mengatakan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan keunikan dalam menjalin hubungan dengan berbagai negara sahabat di panggung internasional. Menurut Qodari, keluwesan dan kapasitas personal Presiden menjadi modal penting yang membedakan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara besar.
Hubungan dengan Pemimpin Dunia
Kepala Bakom Pemerintah mencontohkan kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Presiden China Xi Jinping sebagai bukti kemampuan diplomasi yang luas. Qodari menilai hubungan personal tersebut membuka akses komunikasi yang efektif antara Jakarta dan para pemimpin negara adidaya.
Kunjungan Kenegaraan dan Balasan Diplomatik
Dalam penjelasannya, Qodari menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis sebagai respons atas kunjungan kenegaraan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kunjungan itu mempertegas adanya hubungan bilateral yang tidak hanya formal tetapi juga berbasis kepercayaan antar kepala negara.
Kerja Sama Teknologi dan Pendidikan
Qodari menambahkan bahwa kerja sama Indonesia-Perancis meluas pada transfer teknologi alutsista serta kolaborasi di bidang pendidikan, khususnya STEM yakni sains, teknologi, engineering, dan matematika. Selain itu, kerja sama juga mencakup sektor energi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang dinilai strategis bagi penguatan kapasitas nasional.
Manfaat Bagi Kepentingan Nasional
Lebih lanjut, Kepala Bakom menerangkan bahwa hubungan yang terjalin bukan sekadar simbol, melainkan bentuk modal sosial yang berfungsi sebagai daya tawar Indonesia di arena internasional. Qodari menegaskan bahwa manfaat nyata dari hubungan ini terlihat dalam konteks situasi saat ini maupun prospek jangka panjang bagi pembangunan dan keamanan nasional.
Pernyataan tersebut muncul di Gedung Danantara, Jakarta, pada acara jumpa pers yang digelar pada akhir Mei 2026. Pemerintah menempatkan diplomasi personal Presiden sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral dan multilateral.
