Jakarta, Maret.id — Pemerintah Nigeria memulangkan sejumlah warganya dari Afrika Selatan menyusul meningkatnya sentimen anti-imigran dan laporan diskriminasi yang mengancam keselamatan warga, dengan gelombang evakuasi pertama tiba di Lagos pada Kamis, 11 Juni 2026.
Evakuasi Terkoordinasi
Kelompok pertama warga Nigeria yang memutuskan kembali secara sukarela tiba pada pagi hari dan disambut oleh otoritas setempat sebelum menjalani proses pendaftaran lebih lanjut. Presiden Nigeria, Bola Tinubu, telah memerintahkan lima penerbangan evakuasi darurat yang dibiayai pemerintah untuk memulangkan lebih dari 1.000 warga, dan penerbangan pertama membawa 262 penumpang beserta tiga pejabat pemerintah.
Kesaksian Para Pemulangan
Banyak warga yang dipulangkan menceritakan pengalaman sulit selama tinggal di Afrika Selatan, termasuk tindakan diskriminatif dan hambatan administratif. “Masalah di Afrika Selatan ada pada para pemimpinnya,” ujar Emeka Obodo, salah satu warga yang kembali, menyoroti praktik penahanan dan kesulitan memperoleh dokumen identitas.
Dampak pada Anak dan Pendidikan
Beberapa orang tua menyoroti dampak xenofobia terhadap anak-anak mereka, termasuk perlakuan berbeda di lingkungan sekolah dan oleh guru. Millie Abu, seorang ibu dari tiga anak, menyatakan bahwa putranya mengalami perlakuan diskriminatif yang memengaruhi keseharian dan pembelajaran di sekolah.
Keputusan Keluarga untuk Pulang
Kondisi ekonomi dan tekanan sosial menjadi faktor penentu bagi keluarga yang memilih kembali ke Nigeria setelah menghadapi intimidasi. “Mereka meminta kami untuk pergi dan menghentikan kami menjalankan bisnis, sehingga kami memutuskan kembali ke rumah,” kata Patience Chime, ibu dari empat anak, menggambarkan tekanan yang mereka alami.
Upaya Reintegrasi oleh Pemerintah Nigeria
Pemerintah Nigeria menyatakan fokus utama kini adalah membantu para pemulang agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan mengakses layanan dasar seperti pendidikan. Abike Dabiri-Erewa, Ketua Komisi Diaspora Nigeria (NIDCOM), menyebut bahwa pemulangan yang dibiayai pemerintah merupakan langkah awal dan pihaknya akan bekerja dengan pemerintah negara bagian serta pemerintah lokal untuk program reintegrasi jangka panjang.
Respons Pemerintah Afrika Selatan
Pemerintah Afrika Selatan bereaksi terhadap situasi tersebut dengan peringatan terhadap tindakan main hakim sendiri dan penekanan bahwa tidak ada tempat bagi xenofobia atau intoleransi. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menegaskan komitmen negaranya untuk menindak tindakan kekerasan dan diskriminasi berbasis kebangsaan.
Gambaran Regional
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara Afrika mencatat lonjakan protes anti-imigran yang dipicu oleh kekecewaan terhadap pengangguran, kemiskinan, dan tekanan pada layanan publik. Selain Nigeria, negara-negara seperti Ghana, Malawi, dan Mozambik juga mengambil langkah memulangkan warganya yang terdampak serangkaian insiden xenofobia terbaru.
Pemeriksaan lanjutan terhadap kebutuhan para pemulang—termasuk akses pendidikan untuk anak-anak dan dukungan ekonomi bagi keluarga—dipandang sebagai tantangan besar bagi otoritas Nigeria. Upaya koordinasi lintas lembaga dan dukungan masyarakat diharapkan menjadi kunci untuk mencegah kerentanan kembali dan memastikan proses reintegrasi berjalan efektif.
