Jakarta, Maret.id — Hampir 40 persen warga di Jerman dan Prancis menolak keinginan Turki untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa, menurut survei yang dilakukan oleh Public First untuk Politico. Survei tersebut menunjukkan adanya resistensi signifikan di dua negara anggota terbesar Uni Eropa terkait perluasan keanggotaan.
Rinciannya di Prancis
Di Prancis, 41 persen responden menyatakan Turki seharusnya tidak pernah menjadi anggota Uni Eropa. Hanya 9 persen warga Prancis yang menyatakan setuju bahwa Turki pantas menjadi anggota, sementara 11 persen mengatakan Turki bisa bergabung tetapi bukan dalam dekade berikutnya.
Responden lain di Prancis terpecah antara ketidakpastian dan dukungan terbatas; 27 persen menolak memberi jawaban dan 12 persen mendukung keanggotaan dalam 10 tahun ke depan. Hasil ini mencerminkan hambatan opini publik yang dapat memengaruhi kebijakan perwakilan Prancis di forum Uni Eropa.
Situasi di Jerman
Di Jerman, 39 persen menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa, dan hanya 10 persen mendukung secara tegas. Mayoritas responden lainnya menunjukkan sikap ragu atau memilih tetap netral terhadap prospek keanggotaan Turki.
Data ini menandai tantangan politik bagi proses perluasan Uni Eropa karena persetujuan negara-negara anggota serta opini publik domestik sering kali menjadi faktor penentu dalam negosiasi keanggotaan. Tingkat penolakan yang tinggi di negara-negara besar menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan proses tersebut.
Tanggapan dari Ankara dan konteks historis
Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, menegaskan bahwa keanggotaan Uni Eropa tetap menjadi prioritas strategis bagi Ankara dan bahwa Turkiye akan terus mengawal proses aksesi. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen resmi pemerintah Turkiye meskipun menghadapi skeptisisme di beberapa ibu kota Eropa.
Secara historis, hubungan formal antara Turkiye dan komunitas Eropa dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Asosiasi pada 1963, dan pembentukan Uni Pabean antara Turkiye dan Uni Eropa mulai berlaku pada 1996 sebagai bagian dari upaya memajukan kemungkinan keanggotaan penuh. Perjalanan negosiasi keanggotaan penuh sejak itu berjalan lambat dan dipengaruhi berbagai isu politik, ekonomi, serta hak asasi manusia.
Implikasi politik dan tantangan ke depan
Pengamat politik memperingatkan bahwa opini publik yang negatif di negara-negara besar dapat memperlambat atau mengubah agenda perluasan Uni Eropa. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, isu migrasi, serta evaluasi terhadap standar demokrasi dan hak asasi manusia disebut-sebut sebagai penyebab utama keraguan tersebut.
Jika blok Uni Eropa ingin melanjutkan pembicaraan serius mengenai keanggotaan Turkiye, para pemimpin Eropa kemungkinan perlu merancang strategi komunikasi yang lebih kuat dan menegosiasikan roadmap yang jelas terkait reformasi dan persyaratan teknis. Sementara itu, pernyataan resmi dari pihak Turkiye menegaskan bahwa negosiasi dan diplomasi akan tetap menjadi bagian dari agenda luar negeri Ankara.
Survei Public First yang dipesan untuk Politico ini memberikan gambaran tentang dinamika opini publik yang kini menjadi salah satu variabel penentu dalam proses perluasan Uni Eropa. Hasilnya membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana negara-negara anggota menyeimbangkan kepentingan geopolitik, ekonomi, dan kehendak publik domestik ketika menghadapi permintaan aksesi baru.
